Indonesia, Inggris, dan Italia Berebut Jadi Auditor IMO

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Ilustrasi

LONDON, KOMPAS — Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, bersama Italia dan Inggris, akan bersaing memperebutkan posisi sebagai auditor eksternal bagi Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2020-2023. Peran itu dinilai strategis bagi Indonesia untuk mempelajari praktik terbaik sektor kemaritiman dunia.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, di sela-sela sidang ke-31 IMO yang digelar di kantor pusat IMO di London, Inggris, Kamis (28/11/2019) petang waktu setempat, menyatakan, berdasarkan pengalaman sebagai auditor Badan Energi Atom Internasional (IAEI) beberapa kali sejak 2016, BPK berkeyakinan dapat menawarkan dukungan profesional bagi IMO.

Pengumuman auditor ekternal terpilih akan dilaksanakan pada rentang penyelenggaraan sidang ke-31 yang berlangsung sejak 25 November hingga 4 Desember 2019.

Jika terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit lembaga pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan IMO International Maritime Law Institute (IMLI). Selain keuangan, BPK juga menawarkan jasa audit kinerja.

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono memberikan keterangan di sela-sela sidang ke-31 Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris, Kamis (28/11/2019).

”Hal ini jadi kesempatan baik buat Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia internasional dalam menangani isu-isu kemaritiman. Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencalonkan diri menjadi auditor eksternal IMO,” kata Agus.

IMO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan tahun 1948. Saat ini, IMO beranggotakan 174 negara dan berkantor pusat di London, Inggris.

Menurut Agus, BPK pada prinsipnya memeriksa hampir seluruh pengelolaan keuangan negara di seluruh sektor di Indonesia, termasuk sektor kemaritiman. BPK juga punya pengalaman mengaudit BUMN yang terkait. ”Jadi ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan BPK ke dunia,” ujarnya.

Baca juga: Indonesia Optimistis Ambil Satu Kursi Dewan Organisasi Maritim Internasional

Apabila terpilih, BPK akan memiliki tambahan pengalaman yang bisa dibawa ke Indonesia untuk pemeriksaan sektor kemaritiman Tanah Air. Di sisi lain, penawaran itu meningkatkan eksposur BPK di mata dunia.

Selain posisi auditor, Indonesia juga tengah berjuang untuk mendapatkan satu dari 40 kursi anggota dewan IMO periode 2020-2021.  Pada anggota dewan Kategori C, Indonesia akan bersaing dengan 25 negara lain untuk memperebutkan 20 kursi dewan.

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN

Sebagian delegasi Indonesia menggelar acara penggalangan dukungan di sela-sela sidang ke-31 Organisasi Maritim Internasional (IMO) di kantor pusat IMO di London, Inggris, Rabu (28/11/2019).

Dewan IMO terdiri dari Kategori A (10 negara dengan armada pelayaran niaga dan penyedia angkutan laut terbesar dunia), Kategori B (10 negara dengan minat terbesar dalam perdagangan laut internasional), serta Kategori C (20 negara di luar 20 negara Kategori A dan B yang memiliki minat khusus dalam transportasi atau navigasi maritim).

Pada periode 2018-2019, Indonesia menduduki kursi dewan IMO Kategori C bersama Bahama, Belgia, Chile, Siprus, Denmark, Mesir, Jamaika, Kenya, Liberia,  Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Peru, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Singapura, dan Turki.

Indonesia optimistis mendapat satu dari 20 kursi anggota dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2020-2021 dalam pemilihan yang akan digelar di markas IMO di London, Inggris, Jumat (29/11/2019) malam waktu Indonesia.

Sebagai salah satu negata maritim, keterwakilan Indonesia dalam keanggotaan IMO dinilai penting. Dengan masuk sebagai anggota dewan, Indonesia berharap bisa berperan aktif dalam pengambilan keputusan internasional terkait keselamatan dan keamanan pelayaran serta isu-isu kemaritiman.