Politik & Hukum ”Omnibus Law” Opsi Regulasi Ibu Kota Baru

”Omnibus Law” Opsi Regulasi Ibu Kota Baru

Sebanyak 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih dalam payung hukum ibu kota negara akan dijadikan satu menjadi RUU IKN.

Oleh Muhammad Ikhsan Mahar / Nina Susilo
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS— Pemerintah mempertimbangkan skema omnibus law Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk memangkas 43 regulasi yang saling terkait dan berpotensi tumpang tindih saat penyusunan payung hukum persiapan dan pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah Kalimantan Timur. Sementara itu, [...]