Panitia Musyawarah Nasional Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019 mempersilakan semua kader yang berhak untuk mencalonkan diri.
Oleh
Dhanang David / Agnes Theodora WW
·2 menit baca
Kompas
Spanduk dan bendera Partai Golkar terpasang di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar 4-6 Desember 2019 di Jakarta mendatang, geliat dan atmosfer munas mulai terasa. Selain di Kantor DPP Golkar, di sejumlah titik di Jakarta mulai marak bendera Golkar dan baliho bakan calon ketua umum.
JAKARTA, KOMPAS— Mekanisme pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional pada 3-6 Desember 2019 akan diserahkan kepada peserta. Panitia munas mempersilakan semua kader yang berhak untuk mencalonkan diri.
Pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar mulai dibuka sejak 28 November 2019. Hingga Jumat (29/11/2019), ada dua kader Golkar yang mendaftar, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Achmad Annama.
Ketua Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar Melchias Mekeng di Jakarta, Jumat, mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum akan diserahkan kepada peserta munas pada hari pelaksanaan munas untuk menghindari konflik. Ia menambahkan, bakal calon ketua umum harus mendapat dukungan dari 30 persen pemegang suara sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan kesepakatan Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
Ada dua opsi untuk membuktikan dukungan tersebut. Pertama, pembuktian lewat surat dukungan tertulis. Kedua, melalui voting secara langsung oleh peserta munas tanpa disertai surat dukungan tertulis.
”Syarat 30 persen tetap harus ada, tetapi cara pembuktiannya biar nanti peserta yang menetapkan,” kata Mekeng.
Kompas
Baliho tokoh Golkar terpasang di Jalan Letjen S Parman, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar 4-6 Desember 2019 di Jakarta mendatang, geliat dan atmosfer munas mulai terasa. Selain di Kantor DPP Golkar, di sejumlah titik di Jakarta mulai marak bendera Golkar dan baliho bakan calon ketua umum.
Muncul kritik
Mekanisme pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar sempat dikritik Indra Bambang Utoyo. ”Jika misalnya ada syarat dukungan 30 persen dari sekarang (pendaftaran), siapa yang punya waktu penggalangan?” kata Indra.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menjelaskan, saat ini kubu Bambang Soesatyo mempermasalahkan proses pencalonan ketua umum yang perlu mendapat dukungan 30 persen pemegang suara. Viktus menuding, ketentuan dukungan 30 persen ini tak masuk dalam AD/ART Partai Golkar sehingga pihak Bambang Soesatyo menilai munas yang akan berlangsung pada 3-6 Desember 2019 cacat hukum.
Terkait kritik terhadap mekanisme pendaftaran bakal calon ketua umum, Mekeng mengatakan, semua kader Golkar dipersilakan mendaftar.
”Kami tidak mau ada perpecahan. Belum apa-apa, masak pecah. Jadi, terima saja semua kader yang mau mendaftar. Nanti baru dilihat peserta maunya yang mana. Siapa yang lolos biar peserta yang putuskan,” katanya.
