Bulog Lepas Cadangan Beras untuk Dimanfaatkan Industri
Perum Bulog melepas 20.000 ton cadangan beras pemerintah atau CBP untuk menjadi bahan baku industri. Pelepasan ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah.
Oleh
M PASCHALIA JUDITH J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog melepas 20.000 ton cadangan beras pemerintah atau CBP untuk menjadi bahan baku industri. Pelepasan ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah.
Berdasarkan hasil uji laboratorium, sebanyak 20.000 ton beras yang akan dilepas Bulog sudah tergolong tidak layak konsumsi pangan maupun pakan. ”Kami sudah melaporkannya dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian pada pertengahan 2019 ini. Pelepasan ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Menurut rencana, beras ini akan dilepas untuk bahan baku industri dengan cara dilelang. Contohnya, beras ini dapat menjadi bahan baku pembuatan etanol,” tutur Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh saat dihubungi, Senin (2/12/2019).
Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, Bulog mesti melepas beras yang telah disimpan dalam jangka waktu minimal empat bulan. Pelepasan itu dapat berupa penjualan, pengolahan, penukaran, atau hibah.
Selama ini, Tri menyatakan, Bulog selalu mengusahakan pengelolaan kualitas stok sebagai upaya mengolah CBP yang sudah disimpan lebih dari empat bulan. Cara pengelolaannya terdiri dari perawatan dan pemeliharaan stok dengan teknik fumigasi, cocoon, dan penyemprotan. Saat ini, stok CBP yang ada di Bulog mencapai sekitar 2,1 juta ton.
Stok CBP pada awal tahun 2019 berkisar 2,1 juta ton. Hingga 29 November 2019, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mendata, jumlah pengadaan beras dalam negeri untuk CBP mencapai 1,16 juta ton.
Di hilir, Bulog memiliki dua kanal utama penyaluran CBP, yakni program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). KPSH atau operasi pasar beras medium saat ini mencapai 486.630 ton.
BPNT merupakan skema penyaluran beras yang menggantikan bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra). Sepanjang Januari-Agustus 2019, penyaluran bansos rastra telah mencapai 353.000 ton. Adapun hingga 29 November 2019, penyaluran BPNT mencapai 85.000 ton.
Padahal, Tri menyatakan, BPNT seharusnya memiliki ruang penyaluran hingga 700.000 ton hingga akhir tahun 2019 jika Bulog benar-benar menjadi pemasok tunggal BPNT.
Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi, berpendapat, penyimpanan beras lebih dari setahun oleh Bulog menandakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak mampu memprediksi kebutuhan beras secara tepat sehingga impor beras berlebih sepanjang 2018. ”Perlu penelusuran terkait pihak yang paling bertanggung jawab terhadap besarnya impor beras tersebut,” katanya.
Mengendalikan harga
Kondisi harga gabah dan beras terkini merangkak naik. Badan Pusat Statistik mendata, harga gabah kering panen di tingkat petani pada November 2019 telah mencapai Rp 5.098 per kilogram (kg) atau lebih tinggi 1,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 0,35 persen dibandingkan November 2018.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mendata, rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen pada 1 November 2019 mencapai Rp 11.600 per kg-Rp 11.800 per kg. Adapun pada 1 Desember 2019 harganya telah mencapai Rp 11.700 per kg-Rp 11.900 per kg.
Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto, KPSH beras medium menjadi andalan untuk mengendalikan harga. Harapannya, harga beras medium di tingkat konsumen dapat mencapai harga eceran tertinggi sesuai wilayah masing-masing.