Kolaborasi Membawa Inovasi Pendidikan

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerangkan tentang pentingnya kolaborasi dalam bidang pendidikan pada Konferensi Pendidikan Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/11/2019). Di sebelah kirinya hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS — Kolaborasi semua pemangku kepentingan dan kebijakan di bidang pendidikan belum terwujud secara terpadu. Pendidikan sebaiknya tidak dipandang sebatas pengajaran akademik dan keterampilan. Kreativitas dan empati turut muncul dari lingkungan sekitar yang mendukung.

”Kalau hanya mengandalkan sekolah, pengaruhnya tidak seberapa. Pendidikan masyarakatlah yang memungkinkan terbentuknya kompetensi sumber daya manusia yang baik,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin dalam Konferensi Pendidikan Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Dalam diskusi panel bertema ”Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia” itu turut hadir Direktur PT Paragon Technology and Innovation Salman Subakat, Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso, dan pemain film yang juga produser Dian Sastro.

Kalau hanya mengandalkan sekolah, pengaruhnya tidak seberapa. Pendidikan masyarakatlah yang memungkinkan terbentuknya kompetensi sumber daya manusia yang baik.

Nadiem memaparkan, konsep pendidikan sejatinya merupakan perubahan pola pikir yang pro terhadap tumbuh kembang generasi muda sehingga tercipta budaya membangun. Pendidikan jangan bertujuan hanya agar anak atau siswa mencapai cita-cita, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat luas.

Tantangan yang dihadapi ialah memastikan semua anggota masyarakat tidak meletakkan semua beban pendidikan kepada pemerintah karena pendidikan dapat terjadi di semua tempat. Kesadaran masyarakat menjamin tumbuhnya budaya yang membuat pendidikan berkesinambungan dari segi karakter dan membuat generasi muda berani bereksplorasi guna mengembangkan minat dan bakat mereka jadi sesuatu yang menghasilkan.

Baca juga Cara Menteri Nadiem Majukan Indonesia, Pakai Jalan Pintas Digitalisasi dan Pendidikan Teknologi

”Pendidikan karakter nyata. Pancasila merupakan rangka terbaik untuk itu, tapi sering kali Pancasila berakhir di hafalan, bukan praktik,” ujarnya.

Sekolah di semua jenjang semestinya membuat berbagai kegiatan berdasarkan makna Pancasila. Tidak sekadar berupa jargon, tetapi benar-benar mempraktikkan nilai toleransi, kerja sama, saling menghargai, berpikir logis serta terstruktur, kreatif, inovatif, dan berani mencoba dalam keseharian.

Dari sisi guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat harus bisa memberi teladan melalui perilaku. Aspek ini yang tersulit karena acap kali justru perbuatan orang-orang dewasa di sekitar anak malah diskriminatif, kasar, dan tidak disiplin.

Otonomi daerah

Dari segi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah mendorong pendidikan agar terpatri dalam praktik otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Kemenkeu mengalokasikan Rp 500 triliun untuk dana pendidikan, dan Rp 200 triliun di antaranya dikirim ke pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus yang mayoritas habis guna membayar gaji guru, tunjangan profesi, sertifikasi, dan bantuan operasional sekolah.

Baca juga Harapan Baru Dunia Pendidikan

Sri Mulyani mengakui butuh kesepakatan bersama dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar pemda berkomitmen terhadap pola penerapan sesuai spesifikasi wilayah. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemda menyisihkan 20 persen pendapatan daerah untuk pendidikan. Kenyataannya, baru segelintir provinsi dan kabupaten/kota yang melakukannya.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Suasana salah satu pojok sesi kolaborasi Konferensi Pendidikan Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/11/2019). Pakar pendidikan, pemerintah, pemerhati, dan pegiat pendidikan berkumpul guna berdiskusi mencari metode penerapan pendidikan yang holistik sesuai kondisi tiap-tiap wilayah.

Besarnya belanja gaji pegawai karena menjadi aparatur sipil negara (ASN) dianggap sebagai sumber nafkah nomor satu oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, Sri mengatakan, Kemenkeu berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dan pemda untuk menggenjot sektor pariwisata, kewiraswastaan, dan kewirausahaan agar ada perputaran uang di luar profesi ASN.

”Kalau pola mata pencarian banyak ragamnya, belanja gaji pegawai berkurang dan uangnya bisa dialihkan untuk investasi di peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Ketua Komunitas Semua Murid Semua Guru yang menggagas ajang tersebut, Najelaa Shihab, mengungkapkan, kolaborasi belum maksimal karena tiap pemangku kepentingan cenderung berjalan sendiri. Meramaikan pertemuan agar semua pihak terlibat bisa rutin bertemu dan berdiskusi menjadi keharusan untuk menyepakati metode yang bisa dijalankan tiap pihak secara berkelanjutan dengan keunikan tersendiri.