Mandailing Natal Susun Peta Jalan Penutupan Tambang Emas
Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyusun peta jalan penutupan tambang emas rakyat ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting dalam upaya tersebut.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MANDAILING NATAL, KOMPAS – Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyusun peta jalan penutupan tambang emas rakyat ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting dalam upaya penutupan tambang emas yang kian menjamur dan merusak lingkungan.
Setelah kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo ke Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten pun mengundang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ke daerahnya pada Desember ini. “Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan datang ke Mandailing Natal dalam waktu dekat ini antara lain untuk melihat pertambangan emas rakyat,” kata Dahlan, Senin (2/12/2019).
Dahlan menyebut, penutupan tambang emas rakyat yang telah menjamur di daerahnya mendesak untuk dilakukan. Namun, penutupan tidak bisa serta merta dilakukan karena pertambangan menjadi sumber ekonomi masyarakat. Pertambangan ini antara lain tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Natal mulai dari Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Natal, hingga Muara Batang Gadis.
Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan datang ke Mandailing Natal dalam waktu dekat ini antara lain untuk melihat pertambangan emas rakyat, kata Dahlan
Pertambangan emas kini juga menyebar ke daerah perbukitan di Kecamatan Huta Bargot. Di kecamatan ini, para petambang rakyat diduga menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari bebatuan.
Dahlan mengatakan, Kepala BNPB menyatakan mendukung penutupan tambang emas rakyat. Maraknya pertambangan diduga menjadi penyebab semakin banyaknya bayi lahir dengan kelainan di Mandailing Natal.
“Dukungan BNPB sangat penting karena tambang ini tidak bisa ditutup sendiri oleh Pemkab Mandailing Natal. Kami juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut, kepolisian, dan TNI untuk secara bersama menutup tambang,” ujarnya.
Dahlan mengatakan, saat ini mereka baru melakukan sosialisasi rencana penutupan tambang kepada para petambang. Mereka pun menyampaikan bahwa pemerintah akan membantu mencari alternatif sumber perekonomian masyarakat khususnya untuk membuka kolam ikan dan peternakan. “Sejauh ini, para petambang menyatakan mau beralih yang penting ada sumber ekonomi lain,” katanya.
Kalau untuk pengembangan pertanian, kata Dahlan, sulit dilakukan karena lahan pertanian umumnya sudah rusak. Perkebunan karet pun banyak yang ditebang karena harga yang anjlok dan telah dialihfungsikan menjadi areal pertambangan.
“Pertambangan emas selama bertahun-tahun telah merusak lahan pertanian dan hanya menyisakan lubang dan lapisan batu-batu besar di permukaan. Mau menanam apa di lahan itu,” ujarnya.
Menjamur di pinggir sungai
Pantauan Kompas pertengahan November lalu, lubang pertambangan menjamur di pinggir sungai, badan sungai, ladang, hingga tengah perkampungan di sepanjang Sungai Batang Natal. Alat berat ekskavator dioperasikan untuk menggali lubang. Limbah galian langsung dibuang ke sungai sehingga warnanya coklat pekat di sepanjang alirannya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis mengatakan, ia tidak setuju dengan istilah penutupan tambang karena menurut dia yang perlu dilakukan adalah penertiban pertambangan rakyat. “Ini menyangkut sumber ekonomi ribuan keluarga. Kita tidak bisa serta merta melakukan penutupan tanpa ada solusi bagi mereka,” ujarnya.
Erwin mengatakan, pertambangan emas rakyat juga dimungkinkan dibuka. Namun, harus ditertibkan dan diatur lokasi, kegiatan produksi, pengolahan limbah, reklamasi, dan pembatasan jumlah melalui sistem perizinan. “Pertambangan yang sekarang ini memang sudah sangat meresahkan karena kegiatan penggalian dan pengolahan sampai ke tengah perkampungan,” kata Erwin.
Menurut Erwin, hal terberat dalam menutup pertambangan emas rakyat adalah meyakinkan masyarakat beralih ke sumber ekonomi yang lain. Mereka sudah menikmati hasil ekonomi dari tambang emas.
Pertambangan yang sekarang ini memang sudah sangat meresahkan karena kegiatan penggalian dan pengolahan sampai ke tengah perkampungan, kata Erwin.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Komisaris Besar Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, mereka mendukung penutupan pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal. Namun, kata Tatan, mereka akan melakukan pendekatan persuasif bersama pemerintah karena pertambangan menyangkut kehidupan banyak keluarga.