ADB Pinjami Indonesia Rp 1,27 Triliun untuk Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman 90 juta dollar AS sebagai biaya tambahan Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara Pemerintah Indonesia. Proyek itu dalam rangka peningkatan 19.400 auditor internal.
Oleh
hendriyo widi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Bank Pembangunan Asia atau ADB turut mendukung Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara Pemerintah Indonesia. ADB telah menyetujui pinjaman sebesar 90 juta dollar AS atau Rp 1,27 triliun sebagai biaya tambahan proyek itu.
Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein, Selasa (3/12/2019), mengatakan, pembiayaan tambahan dari ADB itu akan membantu Pemerintah Indonesia melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Dengan pinjaman itu, institut pelatihan nasional bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dapat lebih optimal menyediakan fasilitas modern untuk mendukung pelatihan melalui pembelajaran elektronik (e-learning).
Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi penuh untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi pemerintahan elektronik (e-government). Proyek ini akan mengadopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, serta pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.
”Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan untuk memperkuat akuntabilitas negara dan layanan publik yang berkualitas. Ini merupakan komitmen ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia,” kata Wicklein dalam siaran pers.
Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan untuk memperkuat akuntabilitas negara dan layanan publik yang berkualitas.
Senior Project Officer ADB Deeny Simanjuntak menambahkan, proyek ini akan mendukung pusat pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu terutama untuk meningkatkan fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan agar dapat mengakomodasi pelatihan e-learning.
Sistem informasi manajemen keuangan BPKP akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
”Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik,” ujarnya.
Sistem informasi manajemen keuangan BPKP akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
Transparansi versus korupsi
Selama lima tahun ke depan, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM tersebut mencakup SDM pemerintah dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya.
Selain untuk meningkatkan daya saing dan menumbuhkan investasi, perkuatan SDM itu juga dalam rangka meningkatkan transparansi keuangan. Hal itu juga dalam rangka meminimalisasi terjadinya korupsi di instansi atau lembaga pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, salah satu penyebab tidak maksimalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena masih banyak kasus korupsi di Indonesia. Keadaan ini tentu memberatkan para pelaku dunia usaha.
”Jika mau memicu pertumbuhan ekonomi, sektor pemberantasan korupsi harus diutamakan. Perlu juga diingat, banyak sekali investor dari negara-negara maju enggan berinvestasi di Indonesia karena masih banyak korupsi dan pungutan liar,” ucap Laode pada Oktober lalu.
Laporan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) tentang Indeks Daya Saing Global menunjukkan, korupsi masih menjadi hambatan utama dalam berbisnis di Indonesia. Skornya pun terus meningkat dari 11,7 pada 2016, 11,8 (2017), hingga 13,8 (2018).
Laporan WEF pada 2019 juga menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018 menduduki peringkat ke-77 dari 141 negara dengan skor 38 dalam rentang 0-100. Di Asia Tenggara, peringkat dan skor IPK Indonesia di bawah negara tetangga, yaitu Malaysia berperingkat ke-55 dengan skor 47, Brunei Darussalam peringkat ke-29 dengan skor 63, dan Singapura peringkat ke-3 dengan skor 85.
Semakin tinggi skor IPK menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki tingkat korupsi rendah dan cenderung memberikan kemudahan berinvestasi bagi pengusaha. (SHARON PATRICIA)