Gas Rumah Tangga Dilanjutkan

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memengecek instalasi jaringan gas rumah tangga yang baru diresmikan di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jumat (3/1/2019). Dalam acara yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan tersebut diresmikan sebanyak 7.093 jaringan gas dan 196 paket konversi BBM ke elpiji untuk nelayan. Jaringan gas sendiri dibangun di tujuh desa di Sidoarjo dan pasokan berasal dari Lapindo Brantas Ltd sebesar 0,4 MMSCFD.

JAKARTA, KOMPAS — Program jaringan gas rumah tangga dilanjutkan pada 2020. Pemerintah menargetkan 293.553 rumah tangga di 16 provinsi terhubung dengan jaringan gas rumah tangga. Gas rumah tangga merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dari impor elpiji.

Jaringan gas rumah tangga adalah menyalurkan gas alam lewat jaringan pipa langsung ke rumah warga. Gas itu berfungsi menggantikan elpiji. Tahun ini, pemerintah menargetkan 78.216 rumah tangga tersambung jaringan gas. Sampai dengan triwulan III-2019, realisasinya 55,4 persen.

”Pemanfaatan gas rumah tangga bisa menekan impor elpiji dan mengurangi defisit neraca perdagangan migas nasional,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi, Senin (2/12/2019), di Jakarta.

Agung menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri. Salah satunya, dengan menyalurkan gas dari Lapangan Suban, Blok Corridor, Sumatera Selatan, yang kontrak penyaluran gasnya ke Singapura berakhir pada 2023. Selanjutnya, dialirkan ke dalam negeri, yaitu ke sejumlah wilayah di Sumatera. Mulai 2023, blok kaya gas itu akan dikelola PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menyatakan akan mengawal realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga. Pihaknya juga berjanji menuntaskan lelang 294 wilayah jaringan distribusi gas. Badan usaha pemenang lelang akan diberi hak wilayah niaga tertentu untuk penjualan gas bumi selama 30 tahun.

”Alokasi gasnya sesuai dengan ketersediaan yang ada,” ujar Fanshurullah.

Berdasarkan catatan BPH Migas, nilai impor elpiji Indonesia Rp 85 triliun per tahun. Nilai ini terdiri dari impor oleh Pertamina Rp 35 triliun dan Rp 50 triliun dari anggaran negara. Pemerintah memiliki program konversi minyak tanah ke elpiji dan pembagian konventer kit untuk nelayan.

Badan usaha lainnya turut membangun jaringan gas rumah tangga adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Perusahaan ini tengah menyelesaikan proyek pembangunan pipa gas sepanjang 486 kilometer (km) sampai dengan 2021. Proyek tersebut adalah bagian dari jaringan pipa PGN sepanjang 10.000 km.

Dalam lima tahun terakhir, ada 30 kota dan kabupaten yang tersambung jaringan gas PGN dengan jumlah pelanggan lebih dari 440.000 pelanggan. Jumlah tersebut naik drastis dibandingkan dengan 2014 yang 100.000 pelanggan. (APO)