Presiden Joko Widodo menyebut kalaupun ada menteri di kabinetnya yang memanggil pengurus Golkar, menteri itu berasal dari Partai Golkar. Dan itu, Presiden jamin bukan bentuk intervensi Istana.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG dan Agnes Theodora
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menepis tudingan telah mengintervensi pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional X Partai Golkar. Kalaupun ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengumpulkan pengurus Golkar, menteri tersebut merupakan kader Golkar.
”Ada yang mengatakan bahwa pihak Istana melakukan intervensi, saya jamin itu tidak ada,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya saat acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12/2019) malam.
Munas X Golkar dihadiri tak hanya oleh elite-elite Golkar di Pusat, tetapi juga pengurus daerah Golkar dan organisasi sayap Golkar. Selain itu, tampak hadir pula elite partai politik lain, seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.
Presiden pun menampik tudingan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumpulkan pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) I dan DPD II Golkar untuk mendukung Airlangga Hartarto agar kembali menjadi Ketua Umum Golkar.
Awalnya tudingan tersebut dilontarkan oleh kader Golkar, Syamsul Rizal, yang merupakan pendukung dari Bambang Soesatyo, kader Golkar, yang sebelumnya maju dalam pemilihan ketua umum Golkar.
Jika ada DPD yang dikumpulkan Mensesneg, maju sini ke atas panggung, akan saya beri sepeda.
”Jika ada DPD yang dikumpulkan Mensesneg, maju sini ke atas panggung, akan saya beri sepeda. Setelah muncul kabar tersebut, saya langsung bertanya kepada Mensesneg, lalu beliau menampik hal tersebut,” ucapnya.
Kalaupun ada menteri di kabinetnya yang memanggil para pengurus DPD, Presiden menekankan, menteri tersebut berasal dari Golkar. Dia menyebutkan beberapa nama, seperti Luhut Binsar Panjaitan, Agus Gumiwang, dan Zainuddin Amali.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum Bakal Calon Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo memutuskan mundur, dia sempat bertemu Airlangga dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman, Selasa siang. Bambang pun memutuskan mundur dalam pertemuan tersebut.
Terkait keputusan mundur Bambang, Presiden turut menyinggungnya dalam pidatonya. Dia mengapresiasi keputusan itu karena mencegah konflik terjadi di Golkar. ”Saya senang, Munas Golkar kelihatan menjadi sebuah persaudaraan dan kerukunan yang baik. Sekali lagi, kami ajak semuanya berikan tepuk tangan kepada Bamsoet,” ujarnya.
Salah satu kekhawatiran saya, yaitu jika Golkar pecah lalu terbentuk partai baru. Golkar ini merupakan aset besar bagi negara kita.
Jokowi mengatakan, jika Golkar dingin, situasi perpolitikan akan ikut dingin. Begitu pula sebaliknya jika Golkar panas.
”Salah satu kekhawatiran saya, yaitu jika Golkar pecah lalu terbentuk partai baru. Golkar ini merupakan aset besar bagi negara kita,” ujarnya.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto turut mengapresiasi mundurnya Bambang sebagai bakal calon ketua umum. Menurut dia, Bambang telah setia menjaga komitmennya agar Golkar tidak terpecah selama munas.
”Beliau menyampaikan dengan tegas untuk setia pada komitmen bersama dengan mengedepankan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sore ini, kami telah bertemu dan dia menarik diri dari bursa pencalonan ketua umum,” kata Airlangga dalam pidatonya.
Seusai acara pembukaan Munas Golkar, Bamsoet menyampaikan, dirinya mundur dari bursa calon ketua umum setelah bertemu dengan para politisi senior Golkar, seperti Agung Laksono, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Luhut Binsar Panjaitan.
”Ada beberapa alasan mengapa saya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah saya mencermati pelaksanaan munas yang makin panas. Perlu langkah-langkah yang tepat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif seperti yang dikatakan Presiden tadi,” ujarnya.
Menurut dia, perlu ada upaya menjaga kondusivitas agar Golkar juga bisa siap menjawab tantangan ekonomi global. Dia berharap agar siapa pun yang menjadi Ketua Umum Golkar kelak bisa mengakomodasi para pendukungnya untuk tetap masuk dalam struktur kepengurusan di DPP Partai Golkar.
”Kami telah sepakat agar dua gerbong ini akan bersatu. Jadi, kesepakatan inilah yang menjadi dasar rekonsiliasi antara kami berdua (dengan Airlangga),” katanya.