logo Kompas.id
UtamaRekayasa demi Dana Desa
Iklan

Rekayasa demi Dana Desa

Kucuran dana desa yang menggiurkan setiap tahun memicu pejabat di daerah untuk merekayasa aturan.

Oleh
HARRY SUSILO/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA/KELVIN HIANUSA/SAIFUL RIJAL YUNUS
· 8 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/5TXMJHZMyd6OnuaBWns5QoyHPFE=/1024x422/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FIMG_20191124_171042_1_1575288658-e1575389389209-12.jpg
KOMPAS/HARRY SUSILO

Warga duduk di depan pintu rumahnya di Desa Lerehoma, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu (24/11/2019). Lerehoma adalah salah satu desa yang didefinitifkan melalui Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 yang fiktif.

KONAWE, KOMPAS — Demi mendapat semakin banyak kucuran dana desa, pejabat di daerah merekayasa peraturan agar muncul desa-desa baru. Investigasi Kompas di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengungkap bagaimana pejabat daerah terlibat merekayasa peraturan daerah untuk membentuk desa baru.

Peraturan daerah (perda) seolah dibuat dan disahkan pada tahun 2011, setahun sebelum pemerintah pusat menetapkan moratorium pembentukan desa baru pada 2012. Padahal, fakta di lapangan, ditemukan Perda Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desa di Wilayah Kabupaten Konawe dibuat pertengahan 2015 atau setelah kebijakan pemberian dana desa dari pemerintah.

Editor:
khaerudin, M Fajar Marta
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000