Politik & Hukum Elektabilitas Kesampingkan Status Bekas Napi Korupsi

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Elektabilitas Kesampingkan Status Bekas Napi Korupsi

Bekas koruptor yang masih ngotot mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah sudah jelas melanggar etika politik. Jadi, sekalipun tak ada yang melarangnya, partai politik dituntut mempertimbangkan etika politik itu.

Oleh Dhanang David/Kurnia Yunita/I Gusti Agung
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketiadaan larangan bagi bekas terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah membuka kemungkinan pemilihan selanjutnya akan kembali diwarnai calon pimpinan daerah berstatus bekas napi korupsi. Apalagi partai politik membuka ruang itu. Status pernah dipenjara karena [...]