Realisasi Duet PT KA-MRT Dinanti pada 2020

Kolaborasi PT KAI dan PT MRT Jakarta menargetkan mulai mengelola integrasi antarmoda pada awal 2020. Fokus pertama menata stasiun, yaitu Tanah Abang dan Senen.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Area jalur pedestrian eks Jalan Kendal di kolong Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). Wilayah yang ditata sebagai kawasan transit oriented development (TOD) ini menghubungkan Stasiun KRL Sudirman, Stasiun Kereta Bandara BNI City, Stasiun MRT Dukuh Atas, dan Halte Transjakarta Reguler melalui jalur pedestrian.

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT Jakarta  akan membentuk perusahaan bersama pada awal 2020 untuk mengelola transportasi antarmoda terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengguna transportasi umum kian meningkat.

Kesepakatan head of agreement (HoA) Pembentukan Perusahaan dalam rangka Integrasi Transportasi Jabodetabek ditandatangani, Senin (9/12/2019) pagi, di Balai Kota DKI Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Perusahaan bersama itu memiliki tugas untuk penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengembangan kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD) sehingga mendorong peralihan moda transportasi publik.

Dengan kelembagaan yang terintegrasi, nanti akan ada integrasi dari rute, termasuk infrastruktur, sistem tiket, sistem pembayaran, dan kelembagaan. Untuk pengelolaan kawasan stasiun, akan diawali terlebih dulu di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

”Harapannya, dua sampai tiga tahun ke depan, banyak masyarakat Jakarta yang semakin tertarik tinggal di sekitar daerah-daerah akses ke transportasi umum, khususnya MRT, KAI, dan yang lain. Jadi, konsepnya seperti di Jepang, di Belanda, masyarakat tuh ngumpul-nya justru di titik-titik transportasi umum,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Baca juga: Perusahaan Negara dan DKI Bentuk Usaha untuk Kelola Kawasan Berorientasi Transit

Kartika menyampaikan, pembentukan perusahaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan moda transportasi Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas. Pemerintah DKI, lanjut Kartika, akan memiliki kontrol pada struktur kepemilikan perusahaan tersebut.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT KAI dan PT MRT Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). Kerja sama dilakukan dalam hal pembentukan perusahaan untuk integrasi antarmoda transportasi di wilayah Jabodetabek.

Sebagai catatan, mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh PT MRT Jakarta sebesar 51 persen, sedangkan PT KAI 49 persen. Hingga saat ini, nama perusahaan belum ditentukan.

”Masih punya satu bulan untuk menentukan nama. Satu bulan inject (injeksi) modal. Setelah itu, langsung bikin kajian mengenai kerja sama TOD,” tutur Kartika.

Anies meyakini, integrasi secara rute, pengelolaan, dan tiket ini kelak dapat meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta. Sebab, transportasi publik yang efisien paling dicari oleh masyarakat.

”Ini awal angkutan kereta api dengan angkutan darat yang ada di Jakarta akan terintegrasikan. Artinya, jutaan penduduk Jakarta akan bisa berpindah dari satu moda ke moda yang lain leluasa (dan) mudah,” kata Anies.

Saat ini, pengguna KRL Jabodetabek sekitar 1,2 juta orang per hari dan pengguna kendaraan angkutan darat sekitar 980.000 orang per hari.

Paruh kedua tahun depan

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menjelaskan, perusahaan gabungan PT MRT dan PT KAI mulai beroperasi pada awal 2020. Hasil konkret kolaborasi ini ditargetkan muncul pada kuartal III dan kuartal IV-2020. ”Kerjanya mesti cepat. Jadi, proses interkoneksi antara transportasi publik khususnya yang berbasis kereta berjalan aman dan nyaman,” kata William.

Baca juga: Dialog Warga dan Stasiun Kereta

Namun, lanjut William, integrasi sistem pembayaran tidak bisa dengan cepat dilakukan. Dia berharap, integrasi sistem pembayaran dengan seluruh moda transportasi di DKI bisa mulai pada 2022. Hal ini seiring target Bank Indonesia satu kartu bisa terintegrasi untuk semua moda transportasi di DKI selambatnya Januari 2022.

Edi Sukmoro, Direktur Utama PT KAI, menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan armada yang cukup saat pengintegrasian mulai berjalan. ”Artinya, kalau kami siapkan armadanya lebih-lebih, mereka (penumpang) tidak perlu lagi membawa mobil atau sepeda motor,” ujarnya.

Babak baru

Heru Wisnu Wibowo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dalam forum diskusi yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), menyatakan, selama ini urusan di stasiun adalah urusan stasiun. Di luar stasiun adalah urusan pemerintah daerah. Dengan adanya entitas usaha baru ini, stasiun-stasiun dikelola bersama antara DKI dan PT KAI.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Suasana Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). Pemprov DKI akan membangun kawasan Stasiun Pasar Senen dengan konsep transit oriented development (TOD).

Syafrin Liputo menambahkan setelah kerja sama PT KA-MRT, yang juga mendesak adalah mengintegrasikan secara utuh antara moda transportasi berbasis rel dan yang berbasis jalan. Integrasi KRL-MRT dengan jaringan bus Transjakarta, Jak Lingko, atau angkutan daring perlu segera ditata.

Hal senada juga ditegaskan Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata.

Baca juga: Penataan Stasiun Pusat Manggarai