Papua Pembangunan Berkelanjutan Tanggung Jawab Bersama

Implementasi pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan di pelaksanaan program kerja semua sektor. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia akan semakin baik dari waktu ke waktu.

ISTIMEWA

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, mendorong penerapan SDGs di semua program pembangunan di Papua dan Papua Barat. Pelibatan semua pemangku kepentingan juga penting.

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan di semua pelaksanaan program kerja di semua sektor. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia akan semakin baik dari waktu ke waktu. Namun, diingatkan agar para pimpinan daerah jangan hanya percaya pelaporan dalam bentuk angka dan kertas saja, tetapi implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) harus mampu diterapkan ke seluruh masyarakat Papua secara nyata, termasuk masyarakat yang tinggal di pedalaman.

Harapan supaya implementasi SDGs di semua program kerja di Papua dan Papua Barat disampaikan Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, saat membuka ”Konsultasi Publik: Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs)”, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (11/12/2019), di Jayapura.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo dan Staf Ahli Gubernur R Rumbiak.

Baca juga: Perbaikan Pelayanan Kesehatan di Papua Jadi Prioritas

Billy mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua untuk mengadopsi serta mengimplementasikan SDGs dalam semua pelaksanaan program kerja di semua sektor guna menopang pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Sebab, perbaikan kualitas sumber daya manusia semestinya menjadi perhatian utama. Untuk itu, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua menjadi penting.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Papua Lukas Enembe menyusuri Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, yang baru saja diresmikan, Senin (28/10/2019). Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara Skouw, daerah perbatasan RI-Papua Niugini.

Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan dapat secara efektif tercapai apabila manusia sebagai aktor utama telah mumpuni mendorong pembangunan tersebut.

”Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan dapat secara efektif tercapai apabila manusia sebagai aktor utama telah mumpuni mendorong pembangunan tersebut,” kata Billy yang juga pendiri Yayasan Kitong Bisa ini.

Kendati demikian, lanjut Billy, pembangunan di Tanah Papua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan mitra pembangunan lainnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pembangunan jalan trans-Papua di daerah Kabupaten Yalimo.

Kolaborasi untuk pencapaian SDGs yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat sipil, maupun perusahaan swasta dan komponen pemuda akan membantu menghindarkan ketergantungan pembangunan pada dana dari pemerintah pusat saja.

Baca juga: Gracia Billy Mambrasar Menjaga Pemuda Papua

Selain itu, juga penting untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda dan pemudi Papua untuk terlibat aktif dalam pembangunan tersebut.

Apabila ini dapat terjadi dengan baik, Papua dapat menjadi contoh pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sinergitas positif.

”Apabila ini dapat terjadi dengan baik, Papua dapat menjadi contoh pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sinergitas positif,” kata Billy.

Sebelumnya, saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat, belum lama ini, Presiden Jokowi berjanji mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk target Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, dia memaksa badan usaha milik negara (BUMN) untuk di antaranya menerima masyarakat Papua bekerja di BUMN.

ISTIMEWA

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar (tengah), membuka Konsultasi Publik: Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (11/12/2019), di Jayapura.