India Redam Gejolak Pasca-pengesahan UU Kewarganegaraan

Pengunjuk rasa menentang UU Kewarganegaraan baru yang memberi kemudahan status kewarganegaraan bagi minoritas dari negara lain.

AFP/BIJU BORO

Tentara India berpatroli saat jam malam, Kamis (12/12/2019), di Guwahati. Mereka berjalan melewati puing-puing kendaraan yang terbakar menyusul unjuk rasa atas amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan. Pihak berwenang mengerahkan ribuan paramiliter dan memblokir internet di India timur laut.

GUWAHATI, KAMIS—Pemerintah India, Kamis (12/12/2019), mengerahkan sekitar 5.000 personel paramiliter untuk mengatasi unjuk rasa di Guwahati, ibu kota Negara Bagian Assam, India timur laut. Tentara memblokade sejumlah jalan raya untuk mencegah agar unjuk rasa tidak meluas.

Warga setempat menggelar unjuk rasa, yang diwarnai kekerasan, sebagai protes terhadap pengesahan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, Rabu lalu. UU itu mempermudah pemberian status kewarganegaraan India bagi warga minoritas yang mengalami persekusi agama di Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang mengungsi ke India sebelum 2015. UU ini tidak berlaku bagi warga Rohingya yang mengungsi akibat persekusi di Myanmar.

Sebagian pengunjuk rasa mengatakan, UU Kewarganegaraan yang baru itu akan membuat Negara Bagian Assam, yang terletak di perbatasan Bangladesh, akan dibanjiri orang asing, melemahkan budaya India dan pengaruh politik masyarakat adat. Kelompok pengunjuk rasa lainnya mengatakan, UU Kewarganegaraan yang baru itu merusak konstitusi sekuler India karena menawarkan perlindungan berdasarkan agama.

PHOTO BY BIJU BORO / AFP

Para pengunjuk rasa memprotes pengesahan Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan dalam unjuk rasa di Guwahati, Negara Bagian Assam, India, Kamis (12/12/2019).

UU Kewarganegaraan itu disahkan di parlemen, Rabu lalu, tetapi harus ditandatangani Presiden India Ram Nath Kovind sebelum resmi diberlakukan. Perdana Menteri India Narendra Modi berusaha menenangkan situasi melalui pesan di akun Twitternya.

”Saya ingin memastikan mereka—tak seorang pun bisa merebut hak-hak, identitas khas, dan budaya yang indah kalian. Semua itu akan terus berkembang dan tumbuh,” cuit Modi.

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menyatakan, UU Kewarganegaraan yang baru itu tak memengaruhi jalur kewarganegaraan yang tersedia bagi semua komunitas.

Namun, pengawas hak asasi manusia, Amnesty India, mengatakan, UU itu telah melegitimasi diskriminasi atas dasar agama serta jelas melanggar Konstitusi India dan hukum HAM internasional. Beberapa anggota parlemen dari oposisi yang mempersoalkan RUU itu di parlemen mengatakan, akan membawa UU Kewarganegaraan ke pengadilan.

PHOTO BY BIJU BORO / AFP

Para perempuan ikut berunjuk rasa memprotes pengesahan Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan di Guwahati, Negara Bagian Assam, India, Kamis (12/12/2019).

Liga Muslim India mengajukan petisi di pengadilan tinggi terkait UU Kewarganegaraan yang baru itu. Menurut mereka, UU itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi negara.

”Konstitusi mengatakan, tak akan ada perbedaan berdasarkan kasta, agama, atau apa pun. Dalam UU ini, kewarganegaraan diberikan berdasarkan agama,” kata PK Kunhalikutty, pemimpin Liga Muslim India.

Unjuk rasa

Dalam unjuk rasa kemarin, polisi India menembakkan gas air mata di Guwahati untuk memecah kelompok pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di jalan-jalan. Polisi juga menangkap puluhan pengunjuk rasa dan memberlakukan jam malam.

PHOTO BY BIJU BORO / AFP

Puing bekas kendaraan yang dibakar pengunjuk rasa dalam demonstrasi memprotes Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan di Guwahati, Assam, India, Kamis (12/12/2019).

Kantor berita Press Trust of India melaporkan, pengunjuk rasa mencabut tiang-tiang telepon, membakar ban, beberapa bus dan kendaraan lain, serta menyerang rumah-rumah pejabat dari partai nasionalis Hindu yang kini berkuasa.

Pejabat Guwahati menyebutkan, 20-30 orang cedera dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. Ramen Talukdar, pengawas Rumah Sakit Gauhati Medical College, mengungkapkan, satu orang tewas akibat tembakan dan empat orang lainnya terluka terkena peluru.

Akibat unjuk rasa itu, semua layanan kereta api menuju Tripura dan Assam, serta beberapa penerbangan dibatalkan. Selain itu, beberapa pertandingan kriket dan sepak bola yang dijadwalkan berlangsung di Assam juga dibatalkan sejak diberlakukannya jam malam.

PHOTO BY ARUN SANKAR / AFP

Para pengunjuk rasa membakar salinan Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan dalam unjuk rasa di Chennai, India, Kamis (12/12/2019).

Gejolak di Assam terjadi beberapa hari menjelang pertemuan Modi dan PM Jepang Shinzo Abe di Assam. Pemilihan Assam sebagai lokasi pertemuan merupakan bagian dari upaya Modi memindahkan acara- acara diplomatik tingkat tinggi di luar New Delhi untuk memperlihatkan keragaman India.

Kunjungan Abe belum diumumkan secara resmi oleh India. Assam dipilih sebagai tempat untuk menjamu Abe karena di Assam terdapat beberapa proyek bantuan Pemerintah Jepang. Laporan-laporan media mengatakan, pertemuan Modi dan Abe mungkin dipindahkan dari Guwahati ke kota lain.

(REUTERS/AFP/AP)