Pengembangan Perlu Dukungan

Name: Pengembangan Perlu Dukungan
Uploaded: 2019-12-13T13:54:25Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Kendati demikian, hal ini memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi Islam.

Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Kendati demikian, hal ini memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi Islam.

Oleh

NINA SUSILO

· 3 menit baca

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Kendati demikian, hal ini memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi Islam.

Untuk mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah akan segera mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Strukturnya pun diubah. KNEKS akan dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai ketua dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai ketua harian.

”Kami akan memimpin pengembangan ekonomi syariah supaya memberi dorongan kuat untuk pengembangan ekonomi umat. Di sini, peran MUI, Baznas, BWI, DMI, dan IPHI menjadi penting. Sebab, hal ini perlu dikerjakan secara berjemaah,” tutur Wapres Amin saat membuka secara resmi silaturahmi dan musyawarah besar MUI, DMI, IPHI, BWI, dan Baznas se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (13/12/2019).

Kami akan memimpin pengembangan ekonomi syariah supaya memberi dorongan kuat untuk pengembangan ekonomi umat. Di sini, peran MUI, Baznas, BWI, DMI, dan IPHI menjadi penting. Sebab, hal ini perlu dikerjakan secara berjemaah.

Dalam acara ini, Wapres Amin didampingi Nyonya Wury Handayani. Selain itu, hadir pula Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Nyonya Siti Atiqoh, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, serta Ketua MUI Jateng Ahmad Darodji.

Wapres mengingatkan, ada yang sama-sama bekerja, tetapi tidak efektif karena tidak ada sinergi. Justru dalam pengembangan ekonomi syariah, diperlukan kerja bersama-sama untuk mengatasi berbagai masalah.

Untuk itu, konflik pemikiran dan ideologi tidak diperlukan. Setidaknya, ada empat aspek yang akan didorong untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, pengembangan industri halal. Sebab, Indonesia adalah konsumen produk halal terbesar di dunia, tetapi produsen produk halal terbesar di dunia malah Brasil dan Australia yang bukan negara Muslim. Karena itu, Indonesia semestinya mampu menjadi produsen produk halal terbesar. Untuk itu, perlu ada kawasan ekonomi khusus halal.

Kedua, pengembangan industri dan keuangan syariah. Saat ini, sukuk termasuk sukuk wakaf menjadi produk-produk yang dipromosikan.

Ketiga, dana sosial melalui zakat dan wakaf. Saat ini, zakat Indonesia baru 3,5 persen dari potensi lebih dari Rp 230 triliun. ”Ini akan menjadi dana besar dan murah untuk mengembangkan investasi di Indonesia dan menghilangkan kemiskinan,” lanjut Wapres.

Ini akan menjadi dana besar dan murah untuk mengembangkan investasi di Indonesia dan menghilangkan kemiskinan.

Selain itu, pangsa pasar keuangan syariah juga perlu dikembangkan, baik dari pengusaha maupun nasabah umum lainnya. Saat ini, pangsa pasar keuangan syariah masih 8,5 persen. Nasabah perbankan syariah juga baru 5,5 persen.

”Banknya sudah banyak, tapi ’penumpang’-nya kurang. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, keuangan syariah akan menjadi besar,” ucap Wapres.

Perlu pertemuan intensif

Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyebutkan, di Jateng, setiap ada persoalan, alim ulama selalu dimintai pendapat, baik persoalan sosial maupun politik, ideologi, dan ekonomi. ”Ketika ulama dan umaro bersama-sama, ideologi bisa diobrolkan dengan lebih gampang, ruang dialog dibuka. Ketika nasihat alim ulama sudah terjadi, pemerintah tinggal mengambil keputusan,” katanya.

Ahmad Darodji menambahkan, silaturahmi perlu lebih intensif karena bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pertemuan musyawarah besar diharapkan melahirkan pemikiran-pemikiran solutif dalam berbagai hal.

Editor:

suhartono