Kubu Demokrat Siapkan Pendakwa dari Politisi Mantan Republik

Fraksi Demokrat di Senat AS ingin sidang digelar terbuka dengan saksi dan dokumen bukti. Republik ingin sidang berjalan cepat dan membebaskan Trump dari semua dakwaan.

REUTERS/POOL

Ketua Komite Yudisial DPR AS Jerrod Nadler (kiri) menoleh ke arah anggota Komite Yudisial asal Republik, Doug Collins, yang menolak dua pasal dakwaan terhadap Presiden Donald Trump dalam sidang Komite Yudisial DPR AS di Capitol Hill, Washington, AS, 13 Desember 2019. DPR AS akan menggelar pemungutan suara proses pemakzulan Trump dalam sidang paripurna, pekan ini.

WASHINGTON, SENIN— Sejumlah politisi Demokrat di DPR Amerika Serikat mendorong Justin Amash dijadikan pendakwa dalam sidang pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Senat. Pekan ini, DPR AS akan memutuskan, dakwaan terhadap Trump akan dikirimkan ke Senat atau tidak.

Politisi Demokrat, Dean Phillips, melobi para pemimpin fraksi untuk menyetujui penunjukan Amash. Juru bicara Phillips, Bryan Doyle, mengungkapkan hal itu, Minggu (15/12/2019) malam waktu Washington atau Senin dini hari WIB, kepada CNN.

Kala terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Michigan, Amash masih jadi kader Partai Republik yang mendukung Trump. Karena tidak cocok dengan kebijakan partai, ia keluar dari Republik, lalu menjadi politisi perseorangan di DPR AS. Selain Amash, Ketua Komite Yudisial Jerrold Nadler dan Ketua Komite Intelijen Adam Schiff—keduanya politisi Demokrat—juga mengincar posisi pendakwa.

Ide penunjukan Amash mengemuka setelah sejumlah anggota fraksi Demokrat diduga membelot dan menolak pemakzulan. Salah satunya adalah Jeff Van Drew yang berencana pindah dari Demokrat ke Republik. Di AS, anggota DPR tetap menjabat meski telah keluar atau berganti partai.

Pendakwa akan ditunjuk jika DPR setuju mengirim dakwaan ke Senat. Keputusan soal itu akan ditetapkan lewat pemungutan suara di rapat paripurna yang dijadwalkan pekan ini.

AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE, FILE

Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam foto 3 Januari 2019. DPR AS akan menggelar pemungutan suara proses pemakzulan Presiden Donald Trump dalam sidang paripurna, pekan ini.

Dengan menguasai 232 dari 435 kursi di DPR, Demokrat diperkirakan akan mudah menyetujui dakwaan. Walakin, dugaan pembelotan sejumlah anggota fraksinya menyebabkan Demokrat khawatir akan elektabilitasnya pada pemilu 2020.

Dalam jajak pendapat oleh YouGov dan majalah The Economist, pemilih yang mendukung pemakzulan hanya ada di 10 dari 34 negara bagian lokasi jajak pendapat. Memang, dalam jajak pendapat FoxNews, media AS yang cenderung mendukung Republik dan Trump, terungkap bahwa separuh warga AS mendukung pemakzulan. Bahkan, 53 persen responden menilai Trump menyalahgunakan kewenangan, seperti ditegaskan dalam dakwaan DPR.

Jajak pendapat FoxNews, media AS yang cenderung mendukung Republik dan Trump, terungkap bahwa separuh warga AS mendukung pemakzulan.

Meski dakwaan belum dipastikan akan dikirimkan, Senat AS sudah mulai berdebat. Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, meminta sidang digelar terbuka.

Permintaan Demokrat

Dalam surat kepada Ketua Fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, Schummer meminta Senat memanggil mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton; Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney; penasihat Mulvaney, Robert Blair; dan pejabat Kantor Pengelolaan Anggaran, Michael Duffey, sebagai saksi. Mereka diduga memahami duduk perkara skandal Ukraina yang menjadi inti pemakzulan. Permintaan tersebut akan membuat sidang berlangsung panjang.

DANNY WILD-USA TODAY SPORTS

Presiden AS Donald Trump menyaksikan kegiatan Angkatan Darat-Angkatan Laut diLincoln Financial Field di Philadelphia, AS, 14 Desember 2019.

Padahal, Republik ingin sidang berlangsung cepat. ”Saya tidak akan berpura-pura menjadi juri yang adil. Saya sudah punya keputusan dan ingin sidang cepat,” kata Senator Republik Lindsey Graham.

Memang, sidang pemakzulan di Senat akan berjalan seperti lazimnya sidang di pengadilan AS. Ada hakim, jaksa, terdakwa, dan juri. Semua 100 senator AS akan jadi juri yang menentukan apakah terdakwa, yakni Trump, bersalah atau tidak. Perwakilan DPR menjadi jaksa, sedangkan Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts menjadi hakim. Karena itu, keputusan terbukti bersalah pada sidang Senat setara dengan dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum.

(AP/AFP/REUTERS)