Papua Dibangun Menyeluruh, Tak Ada Alternatif Referendum atau Penentuan Nasib Sendiri

Pemerintah berencana membangun Papua secara menyeluruh dengan menggabungkan ide kementerian terkait. Pemerintah juga menegaskan solusi persoalan Papua bukan dengan memberi referendum atau penentuan nasib sendiri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Papua Lukas Enembe menyusuri Jembatan Youtefa, Jayapura, Papua, saat peresmian pada Senin (28/10/2019). Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang berbatasan dengan Papua Niugini.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana melaksanakan pembangunan di wilayah Papua secara holistik dengan menggabungkan gagasan dari seluruh kementerian dalam satu desk khusus. Selain itu, pemerintah juga menegaskan, solusi persoalan Papua bukan dengan memberikan referendum atau penentuan nasib sendiri.

Selama ini, setiap kementerian memiliki program yang berbeda-beda, tetapi tidak saling berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, selama ini terjadi beberapa persoalan teknis untuk memajukan Papua, seperti jarak provinsi yang jauh, sulitnya transportasi, dan keterbatasan informasi. Selain itu, pembangunan di sana juga tidak saling berkesinambungan satu sama lain.

”Setiap kementerian mempunyai program yang berbeda-beda sehingga hal itu tidak ada gunanya. Ada yang membangun terminal di sini, tetapi bikin gedung olahraga di tempat lain, kemudian gedung pertunjukannya di sisi lain lagi,” katanya saat Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga : Laporan Pelanggaran HAM di Papua Meningkat Drastis

Menurut Mahfud, perlu pembangunan secara holistik dan komprehensif untuk pembangunan melalui Desk Papua yang ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kemenko Polhukam. Ia berharap, setiap kementerian dan lembaga terkait bisa menyampaikan programnya selama lima tahun untuk ditampung di Desk Papua tersebut.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Mahfud MD menyampaikan pidato dalam Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

”Kami berharap itu semua bisa menyatu meskipun nanti anggarannya bisa terserap dalam masing-masing departemen,” katanya.

Mahfud menjelaskan, perlu dibentuk payung hukum baru untuk percepatan Papua karena masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 akan berakhir pada tahun ini. Instruksi Presiden ini sangat menekankan pendekatan budaya berdasarkan wilayah-wilayah adat yang ada dan memosisikan orang asli Papua (OAP) sebagai subyek pembangunan.

”Selain itu, ada pula dana otsus yang jumlahnya besar dan digelontorkan sebagai bentuk afirmasi. Afirmasi itu kalau dari sudut konstitusi artinya perbuatan yang tidak adil untuk membangun keadilan. Jadi, berlaku tidak adil dulu untuk tercapai keadilan,” katanya.

Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan agar tidak ada alternatif bagi Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional. Ia menegaskan, Papua merupakan bagian sah dari Republik Indonesia sehingga setiap upaya untuk memisahkannya harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo tiba di Kampung Tobati, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, untuk meresmikan Jembatan Youtefa, Senin (28/10/2019). Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, daerah perbatasan RI-Papua Niugini.

”Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya.

Tidak ada alternatif bagi Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional. Ia menegaskan, Papua merupakan bagian sah dari Republik Indonesia

Mahfud menjelaskan, selama memerintah, Presiden Joko Widodo tercatat sudah 13 kali mengunjungi Papua. Dari hasil kunjungan tersebut, pemerintah berkomitmen membangun Papua dengan menggunakan hati.

BRUNOTO UNTUK KOMPAS

Anak balita di dampingi ibunya di pelataran rumah di Kampung Adat, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua. Sepanjang Desember 2017, belasan anak balita di Kabupaten Asmat meninggal diduga kekurangan gizi dan terserang penyakit akibat tidak mendapatkan layanan imunisasi.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, gagasan ide yang transformatif sangat dibutuhkan dalam merancang skenario pembangunan Tanah Papua ke depan, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

”Berbagai langkah pembangunan telah ditempuh untuk kemajuan Papua dan Papua Barat, di antaranya dengan mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat dan kawasan yang potensial. Kami menyadari bahwa pendekatan kultural atau sosial budaya menjadi dimensi penting di dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan,” katanya.

Himawan menuturkan, pemerintah telah meletakkan kerangka otonomi khusus sebagai instrumen pijak percepatan afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur, SDM, kesehatan, dan pelayanan masyarakat menjadi fokus yang akan dilakukan pemerintah untuk lima tahun ke depan.