Pembangunan Infrastruktur Mulai Pertengahan 2020

Pemerintah menetapkan 5.600 ha untuk kawasan pemerintahan dalam 256.000 hektar wilayah yang disiapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Infrastruktur di kluster pemerintahan pun segera dibangun mulai tahun depan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Bendungan yang dibangun Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (30/8/2019). Bendungan tersebut mengandalkan cabang aliran Sungai Wain. Hutan Lindung Sungai Wain seluas 11.000 hektar berfungsi sebagai daerah resapan air untuk pasokan air minum masyarakat Balikpapan dan pengolahan minyak Pertamina.

PENAJAM  PASER UTARA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan 5.600 hektar untuk kawasan pemerintahan dalam 256.000 hektar wilayah yang disiapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Infrastruktur di kluster pemerintahan akan dibangun mulai pertengahan 2020.

Wilayah seluas 256.000 hektar di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara disiapkan sebagai kawasan ibu kota negara. Namun, dari wilayah ini, 56.000 hektar akan menjadi kawasan inti. Adapun kluster pemerintahan akan menempati luasan 5.600 hektar. Sisanya digunakan sebagai kawasan konservasi.

Area bekas tanaman industri yang menjadi kawasan ibu kota negara ini sebagian besar akan dicadangkan untuk kawasan konservasi. Presiden menegaskan keinginannya untuk memperbaiki lingkungan yang ada. Untuk itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup diminta membangun kebun bibit seluas sekitar 100 hektar dengan jutaan plasma nutfah.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembagian wilayah ini saat mengunjungi lokasi ibu kota negara yang baru di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019) sore.

Kira-kira di sini, tapi istana di mana, nanti yang menentukan urban planner. Setelah desain diputuskan dan digambar detail dalam enam bulan, diperkirakan pertengahan 2020 pembangunan infrastruktur mulai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gaya Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR tahun 2019 di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang mengenakan busana tradisional dari Sasak, Lombok, juga menyampaikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

”Kira-kira di sini, tapi istana di mana, nanti yang menentukan urban planner. Setelah desain diputuskan dan digambar detail dalam enam bulan, diperkirakan pertengahan 2020 pembangunan infrastruktur mulai,” tutur Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Infrastruktur dasar jalan saat ini mulai ada kendati baru perkerasan. Akses berupa jalan tanah ini menjadi licin ketika hujan. Mobil-mobil yang ditumpangi wartawan pun tak bisa menembus jalan ini. Hanya Presiden dan sebagian rombongan yang menggunakan mobil bergardan ganda yang bisa terus melaju.

Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat setiba di Balikpapan, Selasa pagi, menyampaikan bahwa selain kluster pemerintahan, akan disiapkan pula kluster pendidikan, riset dan inovasi, kluster kesehatan, serta pusat keuangan. Namun, tidak akan ada kluster untuk industri atau pabrik di ibu kota yang baru. Kluster-kluster ini diharapkan bisa dibangun bersamaan dengan pembangunan kluster pemerintahan.

”Yang jelas lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah smart city, complex city, dan green city,” kata Presiden kepada wartawan seusai peninjauan lokasi ibu kota.

Yang jelas lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah smart city, complex city, dan green city.

Kawasan ibu kota baru ini disiapkan untuk menjadi provinsi baru. Namun, semua masih akan dibahas dengan DPR. ”Beberapa alternatif memang, bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dan DPR,” kata Presiden.

Sebelum itu, tegas Presiden, paling penting adalah badan otoritas ibu kota segera terbentuk akhir Desember atau paling lambat awal Januari 2020. Rancangan Peraturan Presiden terkait Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, menurut Suharso, sehari sebelumnya, sudah selesai di tingkat kementerian.

Adapun sosok kepala badan setingkat menteri ini masih belum ditetapkan. Nama ibu kota negara juga akan disampaikan saat pertengahan 2020, di awal peletakan batu pertama.

Badan otorita ini akan berwenang menetapkan zonasi sampai mempersiapkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini. Kewenangan ini, ujar Suharso, diberikan supaya pembangunan terpusat dengan baik secara administrasi, terutama pada kewenangan atas lahan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Transformasi

Dalam rapat terbatas sehari sebelumnya di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya pemindahan fisik kantor-kantor pemerintahan berikut para pekerjanya. Apabila hanya pemindahan fisik kantor pemerintahan, kota baru ini akan menjadi wilayah sepi dan mahal saja. Namun, akan ada perubahan besar-besaran yang mengiringi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartenagara di Kecamatan Samboja dan Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi ibu kota baru. Kemungkinan lahan yang dikelola ini menjadi salah satu alternatif untuk ibu kota baru.

Dari awal kita harus rancang pemindahan ibu kota sebagai suatu transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy dan kita ingin perpindahan ini menandai transformasi produktivitas, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional.

”Dari awal kita harus rancang pemindahan ibu kota sebagai suatu transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy dan kita ingin perpindahan ini menandai transformasi produktivitas, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional,” tutur Presiden dalam pengantar rapat terbatas tentang pemindahan ibu kota negara, Senin (16/12/2019).

Selain itu, proses pembangunan juga diharap dilakukan dengan cara yang ”smart”. ”Kita harus meninggalkan cara pikir lama yang selalu melihat segalanya dari sisi anggaran dan biaya. Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif, termasuk memanfaatkan teknologi inovasi dengan bantuan talenta-talenta hebat yang kita miliki di dalam negeri ataupun yang saat ini belajar di berbagai negara di luar negeri,” ucap Presiden.

Provinsi baru

Untuk mendesain ibu kota negara yang baru, menurut Suharso seusai ratas, saat ini sudah diselesaikan pembuatan prarencana induk. Setelah didiskusikan di internal Bappenas, akan disiapkan rencana induk dan rencana detailnya. Zonasi dan bentuk-bentuk bangunan serta simbol-simbol ke depannya juga belum disiapkan.

Purwarupa kota itu kita sedang bicarakan, tetapi dalam timeline yang dibuat, mudah-mudahan tahun 2021 kita sudah bisa ground breaking. Sebelum ground breaking, tentu infrastruktur dasar, seperti jalan-jalan nasional, sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan.

”Purwarupa kota itu kita sedang bicarakan, tetapi dalam timeline yang dibuat, mudah-mudahan tahun 2021 kita sudah bisa ground breaking. Sebelum ground breaking, tentu infrastruktur dasar, seperti jalan-jalan nasional, sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” tuturnya.

Kontur wilayah ibu kota negara, menurut Presiden Jokowi, akan membuat kawasan ini bagus. ”Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik-turun bukit pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti akan senang sekali,” ujarnya seusai peninjauan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro memberikan penjelasan terkait rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Lokasi ibu kota baru berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.