Pemerintah Upayakan Pembebasan WNI Korban Sandera Abu Sayyaf

Pemerintah terus mengupayakan pembebasan tiga WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, Filipina selatan. Upaya pembebasan diharapkan jangan sampai memakan korban jiwa dan tidak menodai kedaulatan negara.

AP PHOTO

Militer Filipina yakin, kelompok Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan di Basilan, Selasa (31/7/2018) pagi. Foto ini menunjukkan militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo, Filipina selatan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mengupayakan pembebasan tiga warga negara Indonesia yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, Filipina selatan. Upaya pembebasan diharapkan jangan sampai memakan korban jiwa dan tidak menodai kedaulatan negara.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Selasa (17/12/2019), di Jakarta, menjelaskan, saat ini proses komunikasi antartiga negara, yaitu Filipina, Malaysia, dan Indonesia, terus dilakukan dalam rangka pembebasan sandera. Namun, pemerintah belum bisa menargetkan kapan sandera tersebut bisa segera dibebaskan.

”Dalam kasus ini, Filipina sebagai tempat dan warganya melakukan penyanderaan. Malaysia memiliki perusahaan dan mempekerjakan nelayan asal WNI, sedangkan Indonesia menjadi korbannya,” ucap Mahfud seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, tiga nelayan WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan saat para korban menangkap ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia, pada pertengahan September 2019.

Baca juga : Lagi, Nelayan Indonesia Disandera Abu Sayyaf

Ketiga korban tersebut adalah Samiun Maneu (27), Maharuydin Lunani (48), dan Muhammad Farhan (27). ”Kondisi mereka saat ini masih dalam proses penyanderaan dan tetap dalam pengintaian intel-intel kita,” lanjutnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Empat WNI anak buah kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (13/5/2016). Mereka disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 30 juta peso atau setara dengan Rp 8,3 miliar. Mahfud merahasiakan langkah-langkah apa yang akan ditempuh pemerintah untuk membebaskan para sandera tersebut. Namun, ia menyampaikan, langkah-langkah yang ditempuh tidak akan menodai kedaulatan negara.

”Kami akan melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan dan tetap berusaha membebaskan tersandera tanpa korban jiwa serta tidak menodai kedaulatan negara kita ataupun negara-negara yang bersangkutan,” katanya.

Baca juga : Upayakan Pembebasan Dua WNI

Kasus penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf tidak hanya terjadi pada tahun ini, tetapi terjadi sejak 2016 hingga 2018. Pemerintah Indonesia pun selalu berhasil membebaskan para sandera.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

Dian Megawati (berjilbab), istri Ismail, anak buah kapal TB Charles yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina, menerima telepon, Kamis (23/6/2016). Mega berkumpul bersama sejumlah rekan suaminya dan pihak keluarga anak buah kapal (ABK) lain di rumah salah satu ABK tersebut.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mempertanyakan mengapa kasus penyanderaan tersebut terjadi berkali-kali. Menurut dia, perlu adanya langkah pencegahan agar tidak ada lagi kejadian serupa.

”Seharusnya hal ini tidak boleh lagi terjadi karena akhirnya kita seperti masuk ke lubang yang sama. Apalagi kelompok ini, kan, orientasinya untuk mendapatkan uang. Kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu oleh kelompok Abu Sayyaf,” ujarnya.

Menurut Fadli, perlu ada negosiator yang andal dari Indonesia agar para sandera ini bisa dibebaskan. Ia juga mengingatkan, jangan sampai kedaulatan negara menjadi bermasalah karena kasus penyanderaan ini.

Baca juga : Benang Kusut di Filipina Selatan

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar berharap agar perusahaan yang mempekerjakan para WNI ini ikut bertanggung jawab dalam upaya pembebasan sandera. Keselamatan para sandera juga menjadi faktor utama dalam proses pembebasan kali ini.

”Kami memang sedang berproses dan langkah-langkah yang optimal akan terus kami upayakan agar keselamatan para sandera tetap terjamin,” katanya.