Presiden: Nilai Tambahnya Ada di Dalam Negeri

Ekspor benih lobster menjadi polemik. Sebab, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor. Padahal, di masa Susi Pudjiastuti menjabat, hal ini dilarang karena lobster dewasa bernilai tinggi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat barang bukti saat pengungkapan penyelundupan benih lobster sebanyak 71.982 ekor yang disimpan dalam 193 kemasan di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (23/2).

BALIK PAPAN, KOMPAS — Ekspor benih lobster menjadi polemik akhir-akhir ini. Sebab, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor, padahal pada masa Susi Pudjiastuti menjabat hal ini dilarang keras karena lobster dewasa bernilai jauh lebih tinggi. Presiden Joko Widodo pun menengahi dan meminta semua mengutamakan kepentingan negara, nelayan, dan lingkungan.

”Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri. Ekspor dan tidak ekspor, itu hitungannya ada di situ,” kata Presiden di Gerbang Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri. Ekspor dan tidak ekspor, itu hitungannya ada di situ.

Presiden juga mengingatkan agar persoalan ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi.

”Kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi, juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan di antara itu yang penting,” tambah Presiden Jokowi.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Tim gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar, serta otoritas di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, menggagalkan penyelundupan belasan ribu benih lobster melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Senin (2/9/2019).

Ekspor lobster semestinya tidak dilakukan secara asal-asalan, seperti dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.

”Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” ujar Presiden.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan bersama para pemangku kepentingan dan ahli-ahli.

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi calon ibu kota di Bukit Sudharmono, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan semua pemangku kepentingan untuk membicarakan persoalan ini.

”Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, tetapi lingkungannya juga terjaga,” kata Edhy.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (berbatik hijau dan bertopi) saat berkunjung ke Balai Benih Ikan Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/12/2019).