Transformasi Pertahanan Perlu Konsisten

Indonesia perlu mentransformasi sistem pertahanan untuk mengantisipasi bentuk perang masa depan yang lebih kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi. Selain Anggaran juga perencanaan dan implementasi pelaksanaan.

DOK KEMHAN RI

Menhan RI Prabowo Subianto menjelaskan produk PT Pindad kepada Menteri Pertahanan Republik Laos Jenderal Chansamone Chanyalath, Rabu (11/12) di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta

Anggaran pertahanan perlu diarahkan untuk mendukung transformasi pertahanan Indonesia guna mengantisipasi bentuk perang masa depan.

JAKARTA, KOMPAS - Indonesia perlu mentransformasi sistem pertahanan untuk mengantisipasi bentuk perang masa depan yang lebih kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi. Proses transformasi ini tidak saja membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga perencanaan dan implementasi yang konsisten.

Perang di masa mendatang diperkirakan akan sangat dipengaruhi teknologi.

Dalam diskusi ”Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019”, di Jakarta, Senin (16/12/2019), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo menuturkan, belum ada pihak yang bisa memperkirakan dengan pasti bentuk perang di masa depan. Akan tetapi, perang tersebut akan berlangsung cepat dengan presisi tinggi. Transformasi pertahanan di antaranya harus bisa membuat TNI bersiap menghadapi perang ini.

Terkait dengan hal itu, Agus Widjojo mengatakan, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sangat diperlukan karena sistem pertahanan di dunia saat ini sudah bergeser dengan konsep siber. Indonesia juga sebaiknya bisa meningkatkan produksi alutsista yang modern dengan anggaran yang sudah ada.

”Setiap perayaan HUT TNI pada 5 Oktober, sebagian alutsista yang dipamerkan merupakan produk dari luar negeri, seperti jet tempur. Seharusnya Indonesia bisa memproduksi alutsista modern”

Kompas

Menhan RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pertahanan Republik Laos Jenderal Chansamone Chanyalath, Rabu (11/12) di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta

”Setiap perayaan HUT TNI pada 5 Oktober, sebagian alutsista yang dipamerkan merupakan produk dari luar negeri, seperti jet tempur. Seharusnya Indonesia bisa memproduksi alutsista modern,” katanya.

Selain itu, Agus mengatakan, dalam perjalanan 10 tahun transformasi pertahanan, sudah banyak perubahan yang dilakukan. Akan tetapi, ia mencatat masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia.

Dia juga mengapresiasi dibentuknya komando gabungan wilayah pertahanan karena perang modern akan simultan berlangsung sehingga harus dihadapi dengan doktrin gabungan antara matra darat, laut, dan udara. Namun, ia mengkritisi masih banyak penggunaan personel TNI yang tidak mengarah kepada TNI yang lebih profesional dan modern.

”Misalnya kita lihat tentara berjaga di bandara. Tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan melarang orang parkir sembarangan juga tidak bisa,” ujar Agus.

Sementara itu, menurut Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas, selama hampir satu dekade terjadi peningkatan signifikan anggaran pertahanan. Pada tahun 2010, anggaran pertahanan sekitar Rp 40 triliun. Jumlah itu terus naik hingga Rp 127 triliun untuk tahun 2020. Namun, dia melihat ada kecenderungan pemerintah memprioritaskan anggaran untuk belanja pegawai dibandingkan dengan untuk modernisasi alutsista.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Beragam alat pertahanan dan keamanan hasil produksi industri swasta dalam negeri dibawah Perkumpulan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Swasta Nasional (Pinhantanas) dipamerkan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Transparansi

”Saat ini, hanya 50 persen alutsista yang layak digunakan di Indonesia. Selain itu, selama ini publik juga sulit mengakses transparansi anggaran untuk pengadaan alutsista di Indonesia”

Direktur Imparsial Al Araf menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mentransformasi sektor pertahanan. Menurut dia, kenaikan anggaran sektor pertahanan seharusnya digunakan untuk benar-benar modernisasi TNI.

”Saat ini, hanya 50 persen alutsista yang layak digunakan di Indonesia. Selain itu, selama ini publik juga sulit mengakses transparansi anggaran untuk pengadaan alutsista di Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan, akuntabilitas diperlukan dalam proses penganggaran pertahanan. Akan tetapi, menurut dia, tidak semua kegiatan belanja alutsista perlu dipublikasikan demi menjaga strategi pertahanan negara agar tidak ketahuan pihak luar.

”Kami khawatir jika hal-hal seperti ini bisa terdeteksi pihak-pihak luar negeri. Oleh sebab itu, tentu ada barang-barang yang pengadaannya tidak dibuka kepada publik,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Beragam alat pertahanan dan keamanan hasil produksi industri swasta dalam negeri dibawah Perkumpulan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Swasta Nasional (Pinhantanas) dipamerkan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).