TNI dan Polri Larang Masyarakat Lakukan Razia Selama Natal dan Tahun Baru
TNI dan Polri mengapresiasi peran kelompok masyarakat yang turut serta menjaga keamanan menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 serta menunjukan kerukunan antarumat beragama.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — TNI dan Polri mengapresiasi peran kelompok masyarakat yang turut serta menjaga keamanan menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 serta menunjukan kerukunan antarumat beragama. Masyarakat pun dilarang untuk melakukan razia selama perayaan Natal dan Tahun Baru karena tindakan tersebut merupakan wewenang aparat penegak hukum.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, perlu ada kerja sama antara TNI, Polri, dan komponen masyarakat untuk menjaga kondusivitas keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Namun, komponen masyarakat ini harus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar tidak melanggar prosedur standar operasi (SOP).
”Kerja sama dapat dilakukan melalui pemberdayaan komponen masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bukan bertindak sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk gotong royong yang merupakan budaya luhur bangsa,” kata Hadi saat memberikan arahan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di GOR Hayam Wuruk, Markas Kodam V Brawijaya, Surabaya, Selasa (18/12/2019).
Hadi menyebutkan, saat ini sudah ada komponen masyarakat seperti remaja masjid ataupun Banser yang turut menjaga keamanan saat ibadah di gereja berlangsung. Hal ini menunjukan rasa toleransi antarumat beragama yang harus terus dipertahankan.
”Partisipasi ini harus tetap didampingi oleh TNI dan Polri agar tidak timbul kesalahpahaman. Kami tidak ingin timbul aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu karena pelaksanaan razia seperti itu merupakan wewenang aparat penegak hukum,” ucapnya.
Terkait fokus pengamanan, Hadi menjelaskan, wilayah gereja di seluruh Indonesia akan menjadi titik pengamanan yang diperketat selama perayaan Natal 2019. Antisipasi aksi teroris pun menjadi salah satu ancaman yang perlu menjadi perhatian dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.
Dalam kesempatan kali ini, Hadi dan Idham juga mengunjungi beberapa gereja di daerah Surabaya dan Semarang, antara lain Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) di Surabaya dan Gereja Katedral Semarang. Gereja SMTB dipilih sebagai lokasi kunjungan karena pada Mei 2018 terjadi aksi teror bom bunuh diri di lokasi tersebut.
Pastor Gereja SMTB, Romo Eka Winarmo, menjelaskan, saat ini telah terbangun sinergi antara masyarakat dan pengurus gereja. Ia pun mengatakan, kejadian bom di Surabaya tidak menyurutkan rasa toleransi di tengah masyarakat.
”Selama ini, interaksi pengurus gereja sudah cukup dekat dengan masyarakat. Contohnya seperti tukang becak dan beberapa masyarakat yang bekerja di sekitar sini, kami sangat dekat dengan mereka,” ucapnya.
Eka menyebutkan, ada 14.000 anggota jemaat yang akan melaksanakan ibadah pada perayaan Natal. Penjagaan selama Natal, lanjutnya, juga akan diperketat agar kejadian yang tidak diinginkam tidak terjadi.
”Kami juga berterima kasih kepada Banser yang ikut terlibat sehingga kami beribadah dengan tenang dan aman. Kami merasa aman dan kami merasa pengamanan dari pihak internal dan dari luar sudah sangat cukup,” katanya.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis menjelaskan, soliditas antarkomponen perlu diperkuat untuk mengantisipasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Ia menuturkan, negara menaruh harapan besar kepada TNI dan Polri dalam proses pengamanan Natal dan Tahun Baru.
”Banyak pihak, baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas, yang ingin masuk melakukan infiltrasi untuk memecah belah dan membuat kita tidak solid. Kita jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti ini,” ujarnya.