Kelanjutan pendakwaan menuju pemakzulan Presiden Donald Trump menjadi tidak jelas. Demokrat menunda mengirimkan dakwaan pemakzulan dari DPR ke Senat.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
AFP/SAUL LOEB
Ketua DPR AS Nancy Pelosi (duduk di kursi, paling atas) memimpin sidang dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump dalam Rapat Paripurna DPR di Capitol, Washington, DC, 18 Desember 2019.
WASHINGTON, KAMIS — Demokrat meragukan Senat bisa menyidang Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara adil dalam dakwaan pemakzulan. Trump harus menjalani persidangan di Senat setelah resmi didakwa pemakzulan di DPR atas dua kesalahan. Ia menjadi presiden ketiga AS yang dikenai dakwaan pemakzulan setelah Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998.
Lewat pemungutan suara pada Rabu (18/12/2019) malam waktu Washington atau Kamis pagi WIB, DPR mendakwa Trump menyalahgunakan kewenangan. Ia juga didakwa merintangi penyelidikan parlemen atas dugaan pelanggaran terkait dakwaan pertama.
Alih-alih segera menyerahkan dakwaan pemakzulan ke Senat selepas pengumuman hasil voting, Ketua DPR AS Nancy Pelosi memilih menundanya. Padahal, seharusnya DPR memilih pendakwa yang akan meneruskan dua dakwaan itu ke Senat.
”Kami tidak bisa menunjuk pendakwa sampai mengetahui apa yang terjadi di Senat dan kami berharap segera (tahu). Sejauh ini kami tidak melihat apa pun yang adil bagi kami,” kata Pelosi.
REUTERS/JONATHAN ERNST
Ketua DPR AS Nancy Pelosi memukulkan palu tanda penundaan Sidang Paripurna DPR setelah DPR memutuskan dakwaan pemakzulan Presiden Donald Trump di Washington DC, 18 Desember 2019.
Keputusan politisi Demokrat itu mengejutkan banyak pihak. Keputusan itu juga memicu serangan lanjutan Trump terhadap dirinya.
”Semalam saya didakwa tanpa satu pun dukungan dari Republikan terhadap upaya perburuan tanpa henti oleh Partai yang Tidak Melakukan Apa-apa. Sekarang, partai itu juga tidak mau melakukan apa-apa terhadap dakwaan dan tidak menyerahkannya ke Senat. Walakin, itu keputusan Senat,” tulis Trump di media sosial Twitter.
Keputusan Pelosi menunda pengiriman dakwaan ke Senat membuat kelanjutan proses pemakzulan Trump belum jelas. Konstitusi AS mengatur pendakwaan atas Presiden AS dan pejabat tinggi lain kewenangan DPR. Setelah dakwaan ditetapkan, DPR menyerahkannya kepada Senat yang berwenang menyidangkan dakwaan tersebut.
Tidak adil
Penundaan penyerahan dakwaan diduga dilandasi fakta Republik menduduki 53 dari 100 kursi di Senat. Partai pendukung Trump itu menunjukkan tak berminat mendakwa, apalagi menyidangkan Trump.
”Saya tak akan berpura-pura menjadi juri yang adil,” kata Senator Republik Lindsey Graham.
Ketua Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell malah mengoordinasikan persiapan sidang dengan pengacara Trump, Pat Cipollone. Demokrat menuding manuver itu tidak layak dilakukan juri dalam persidangan mana pun.
REUTERS/BRENDAN MCDERMID/FILE PHOTO
Presiden AS Donald Trump mendengarkan pertanyaan wartawan di samping Ketua Mayoritas Senat AS Mitch McConnell di Capitol Hill, Washington, AS, 26 Maret 2019.
Konstitusi AS menetapkan, sidang pendakwaan di Senat berjalan dan berlaku seperti layaknya pengadilan pidana lain di negara itu. Dalam sistem hukum AS, keputusan bersalah atau tidak ditetapkan juri.
Pada kasus Trump, juri adalah seluruh 100 senator AS. Hakim, yang akan dijabat Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, hanya memimpin sidang dan mengesahkan keputusan juri.
Saling kunci
Keputusan bersalah atau tidak harus didukung sekurangnya dua pertiga senator yang menghadiri sidang. Dengan demikian, jika seluruh 100 senator hadir, akan butuh persetujuan dari sedikitnya 67 orang.
Kondisi itu membuat Demokrat dan Republik saling kunci. Republik membutuhkan dukungan dari sedikitnya 14 senator Demokrat untuk mendukung pembebasan Trump. Sebaliknya, Demokrat membutuhkan dukungan sedikitnya 22 senator Republik untuk menyatakan Trump bersalah.
Sejauh ini, baik di Republik maupun Demokrat tidak ada indikasi pembelotan sebanyak itu dari partai masing-masing.
Halaman depan sebuah surat kabar menampilkan berita dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di New York City, AS, Kamis (19/12/2019).
Dalam proses pemungutan suara di DPR memang ada empat anggota Demokrat yang berbeda sikap. Tulsi Gabbard, anggota Demokrat dari daerah pemilihan Hawaii, menyatakan abstain untuk kedua dakwaan.
”Saya di sini dan memilih menyatakan hadir. Saya tidak bisa menolak pendakwaan karena saya percaya Presiden Trump bersalah. Saya juga tidak bisa mendukung pendakwaan karena memakzulkan presiden tak bisa berdasarkan hasil proses partisan yang dipenuhi kemarahan kelompok dan membelah negara kita,” ujarnya.
Seperti Gabbard, Collin Peterson dari Minnesota dan Jeff van Drew dari New Jersey juga menolak pendakwaan. Mereka menyatakan itu dalam pemungutan suara. Adapun Jared Golden dari Maine menyetujui dakwaan pertama dan menolak dakwaan kedua.
McConnell menyebut pendakwaan Trump merupakan yang paling tergesa dan tidak adil dalam sejarah modern AS. Ia juga menyoroti penundaan pengiriman dakwaan dari DPR ke Senat. (AP/AFP/REUTERS)
