Kemenpora akan melakukan lelang jabatan untuk sejumlah pos penting. Posisi ini bisa ditempati oleh profesional ataupun birokrat yang memenuhi syarat. Proses ini sekaligus untuk mendukung persiapan ke Olimpiade.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemuda dan Olahraga menanti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melelang jabatan pada sejumlah pos yang masih diisi pejabat pelaksana tugas harian.
Pejabat tetap harus segera ada untuk mempercepat akselerasi tugas dan fungsi pada pos-pos tersebut. Sebab, ruang gerak pejabat pelaksana tugas harian terlalu sempit.
Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, yang dihubungi dari Jakarta, Senin (23/12/2019), mengatakan, pihaknya sudah mengajukan rencana melakukan lelang jabatan tersebut kepada Komisi ASN. Kemungkinan, surat rekomendasi dari Komisi ASN paling cepat akan turun pekan ini.
”Surat rekomendasi itu harus ada jika ingin melakukan lelang jabatan. Kalau tidak, lelang yang dilakukan tidak sah sebagaimana yang terjadi pada September lalu,” ujarnya.
Menurut Gatot, Kemenpora berharap proses lelang jabatan bisa segera dilakukan. Hal itu bisa menunjang Kemenpora melakukan tugas dan fungsinya lebih cepat.
Apalagi, tahun 2020, Kemenpora akan dihadapkan pada sejumlah agenda yang padat, seperti ASEAN Para Games 2020 Filipina, Olimpiade Tokyo 2020, Paralimpiade Tokyo 2020, PON 2020 Papua, persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, hingga persiapan menggelar Piala Dunia Basket FIBA 2023.
Kalau pejabat tetap, kata Gatot, mereka bisa melakukan fungsi dan tugas lebih luas. Mereka bisa menandatangani petunjuk teknis (juknis) dan menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Dengan demikian, fungsi dan tugas pos terkait bisa lebih cepat.
”Sementara pejabat pelaksana tugas harian (plt) ruang geraknya terbatas. Mereka tidak bisa tanda tangan juknis dan menjadi KPA. Fungsi dan tugas pos terkait pun cukup lambat karena harus koordinasi dengan banyak pihak,” katanya.
Gatot menuturkan, Menpora Zainudin Amali sudah menunjuk dirinya sebagai Ketua Lelang Jabatan Kemenpora kali ini. Ia akan didampingi tiga tokoh untuk menyeleksi calon pejabat tetap pada sejumlah pos yang ada. Tokoh itu ada dari lingkungan olahraga dan ada dari luar olahraga.
Gatot berjanji, kalau rekomendasi sudah turun, Kemenpora akan bergerak cepat mengumumkan kepada publik yang berminat mengisi pos-pos yang ada.
Pos tersebut antara lain Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang sangat terkait dengan program pelatnas. Jabatan itu bisa diisi oleh orang dalam Kemenpora, orang luar Kemenpora, pejabat pemerintahan, dan juga dari swasta.
Setelah itu, akan ada proses seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Kalau sudah didapat tiga calon terbaik atau kurang, nama-nama itu akan disampaikan kepada Menpora guna diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.
Nantinya, Presiden yang akan memilih calon terbaik dari semua calon yang disampaikan. ”Kami targetkan semua proses itu bisa tuntas pada Februari atau Maret,” ujarnya.
Menunjang persiapan Olimpiade
Gatot mengutarakan, percepatan proses lelang jabatan itu juga untuk menunjang persiapan Indonesia ke Olimpiade 2020 pada 24 Juli-9 Agustus ataupun Paralimpiade 2020 pada 25 Agustus-6 September.
Berkaca dari 2019, banyak anggaran bantuan pelatnas yang turun bukan sejak awal tahun, melainkan pada pertengahan dan menjelang akhir tahun. Kalau terjadi lagi pada 2020, hal itu bisa menjadi preseden buruk untuk Indonesia yang mengincar target cukup tinggi di Olimpiade 2020.
Pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016, kontingen Indonesia hanya meraih satu emas dari pasangan ganda campuran bulu tangkis Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.
”Tahun ini tidak boleh lagi ada cerita anggaran pelatnas baru turun pada April atau Mei. Sebab, Olimpiade mulainya Juli. Kalau anggaran pelatnas telat turun, persiapan Olimpiade bisa tidak optimal,” ucap Gatot.
Untuk mengantisipasi itu semua, pihaknya berusaha segera mungkin mendapatkan pejabat tetap pada sejumlah pos.
”Di sisi lain, selagi menunggu proses lelang jabatan dilakukan, kami berusaha menempatkan pelaksana tugas ideal untuk pos-pos itu, sesegera mungkin membereskan laporan keuangan, membuat perangkat aturan hingga perangkat birokrasi keuangan,” ujar Gatot.
Chandra Bhakti yang ditunjuk sebagai Plt Deputi IV per 17 Desember menyampaikan, memang benar ada sejumlah anggaran pelatnas yang turun pada pertengahan 2019.
Namun, hal itu tidak sepenuhnya salah Kemenpora karena ada sejumlah cabang yang alot tidak mau serta-merta menerima usulan anggaran yang ada. Padahal, anggaran Kemenpora terbatas.
”Kali ini saya berusaha untuk komunikatif dan proaktif untuk memberikan pemahaman kepada pengurus induk cabang olahraga bahwa anggaran yang ada terbatas. Kalau pengurus induk cabang bisa cepat maklum, proses penyaluran anggaran pelatnas bisa lebih cepat. Kalaupun kurang, mereka juga sepatutnya mencari sumber lain, antara lain dari sponsor,” katanya.
Ketua Pembinaan dan Prestasi PB ISSI Budi Saputra mengatakan, pelatnas balap sepeda harus segera dimulai dari awal tahun karena para atlet sedang mengejar tiket Olimpiade, terutama nomor BMX dan trek.
”Kalau pelatnas terputus, atlet-atlet bisa tidak siap ketika tampil di kejuaraan-kejuaraan yang menjadi kualifikasi Olimpiade. Untuk itu, anggaran pelatnas harus dikucurkan sejak awal tahun. Jangan lagi seperti tahun ini, yakni baru turun pada Juni,” pungkas Budi.