Wentius: Negara Jangan Abaikan Kasus Penembakan di Nduga

Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge meminta pemerintah pusat jangan mengabaikan kasus-kasus penembakan terhadap warga yang terjadi selama setahun terakhir di Nduga.

DOKUMENTASI SAMUEL TABUNI

Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge saat menyampaikan protes atas kasus penembakan Hendrik Lokbere di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Papua, Senin (23/12/2019).

JAYAPURA, KOMPAS — Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan, alasannya mundur dari jabatan karena peristiwa-peristiwa penembakan terhadap warga sipil di daerahnya belum berhenti. Pemerintah pusat diharapkan jangan mengabaikan kasus-kasus penembakan warga yang terjadi selama setahun terakhir di Nduga.

Hal ini disampaikan Wentius saat dihubungi Kompas dari Jayapura, Jumat (27/12/2019). Wentius mengatakan, dirinya merasa sangat kecewa dengan kasus penembakan terhadap Hendrik Lokbere di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Jumat (20/12/2019) malam. Hendrik adalah sopir Wentius sekaligus masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Kami berharap Presiden Joko Widodo segera menuntaskan kasus ini jika menganggap Nduga bagian dari NKRI.

Ia menyatakan, Hendrik tertembak bukan karena masuk dalam lokasi kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap terjadi di Nduga, Papua, selama setahun terakhir. ”Ia terkena tembakan saat sedang mengendarai mobil. Sampai saat ini saya masih mengurus penguburan Hendrik sehingga belum menyampaikan terkait pengunduran diri ke DPRD Nduga dan Pemprov Papua,” kata Wentius.

Ia mengakui, tim investigasi dari TNI dan Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek lokasi penembakan Hendrik. ”Kami berharap Presiden Joko Widodo segera menuntaskan kasus ini jika menganggap Nduga bagian dari NKRI. Pelaku penembakan Hendrik harus ditindak tegas,” kata Wentius.

TIM INVESTIGASI NDUGA

Tim investigasi saat memeriksa lokasi penembakan Hendrik Lokbere di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, 24 Desember 2019.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, masyarakat Nduga mengalami penderitaan akibat konflik antara aparat keamanan dan KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak akhir tahun 2018. Konflik ini menyebabkan warga sipil menjadi korban jiwa dan ribuan lainnya mengungsi ke sejumlah kabupaten, seperti Jayawijaya dan Lanny Jaya.

Berdasarkan data Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, terdapat 30.000 warga Nduga yang mengungsi untuk menghindari konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dan kelompok Egianus.

Baca juga : Tim Investigasi Diterjunkan ke Nduga

Para pengungsi tersebar di sejumlah hutan di Nduga, Lanny Jaya, Asmat, dan Wamena. Sementara korban meninggal akibat konflik di Nduga mencapai 254 orang. Korban ini meliputi pengungsi dan para pekerja PT Istaka Karya yang diserang KKB pada 2018.

”Presiden Jokowi harus memikirkan upaya untuk menyelamatkan warga kami. Kami mohon kedua pihak yang bertikai agar menghentikan kontak senjata karena sangat merugikan warga Nduga,” katanya.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Anak-anak asal Nduga yang mengungsi di Distrik Walesi, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (22/7/2019).

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, ketika dikonfirmasi, mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Wentius terkait pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Nduga. ”Ada mekanisme yang mengatur seorang kepala daerah mengundurkan diri. Kami berharap dia sebagai seorang pemimpin dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah di Nduga,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Papua dan pemerintah pusat akan berupaya mengatasi masalah di Nduga secara bijaksana. Hal itu agar masyarakat dapat kembali beraktivitas, anak-anak bisa bersekolah lagi, dan kegiatan beragama kembali aktif.

”Kami telah bertemu dengan Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua. Masalah dasar yang terjadi di Nduga adalah faktor komunikasi yang belum dipahami dengan baik oleh aparat keamanan,” kata Klemen.

Baca juga : Menunaikan Janji bagi Tanah Papua