Segera Buka Akses Daerah Terisolasi
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar mempercepat upaya pembukaan akses jalan yang tertutup longsor atau terputus karena terkena banjir bandang.
BOGOR, KOMPAS — Distribusi bantuan untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah masih tersendat lantaran akses jalan penghubung belum seluruhnya dibuka. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar mempercepat upaya pembukaan akses jalan yang tertutup longsor atau terputus karena terkena banjir bandang.
Instruksi itu disampaikan Presiden saat memantau melalui udara lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/1/2020) pagi.
”Bapak Presiden memberikan instruksi kepada kami untuk melakukan berbagai upaya agar secepatnya akses ke desa-desa yang terisolasi segera dibuka sehingga bantuan dapat segera disalurkan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang turut mendampingi Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi yang akhirnya hanya memantau melalui udara tetap menginstruksikan pembukaan akses jalan agar segera dilakukan. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden memerintahkan untuk segera turun ke Sukajaya melalui jalur darat guna memastikan delapan alat berat yang sudah dikirimkan berfungsi optimal. Dengan begitu, akses menuju dan dari Kecamatan Sukajaya bisa segera dibuka.
Camat Sukajaya Hidayat Saputradinata menjelaskan, sebenarnya akses jalan sudah dibuka. Warga juga sudah tidak terisolasi karena bantuan sudah terdistribusikan kepada para penyintas bencana.
Hingga kemarin, enam desa di Kecamatan Sukajaya masih terisolasi akibat sejumlah jalan akses tertimbun longsor di beberapa titik. Keenam desa itu adalah Kiarasari, Kiarapandak, Urug, Cisarua, Cileuksa, dan Pasir Madang. Kondisi itu membuat distribusi bantuan dari pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah tersendat.
Kendaraan pengangkut bantuan hanya bisa mengantar hingga Desa Sukamulih yang terletak di seberang keenam desa tersebut. Warga memilih bergotong royong, mengambil sendiri bantuan berupa paket bahan pokok, pakaian, makanan, dan kebutuhan bayi ke Sukamulih.
Untuk mengambil bantuan, mereka harus berjalan kaki selama 1,5 jam melewati perbukitan yang menjadi satu-satunya akses alternatif menuju desa terdampak bencana.
Akses jalan yang terputus juga menyulitkan warga yang membutuhkan penanganan kesehatan lanjutan atau ingin mengungsi ke lokasi lain. Mereka juga harus berjalan kaki melewati perbukitan menuju Sukamulih.
Warti (45), warga Pasir Madang, terpaksa berjalan kaki menuju Sukamulih. Bersama suaminya, Mus (50), Warti yang tengah sakit akan mengungsi ke Sukabumi.
Yati (25) yang tengah hamil delapan bulan juga berjalan kaki dari Desa Cileuksa menuju Sukamulih. Bersama suami, adik, dan kakaknya, ia berjalan kaki selama enam jam menuju Sukamulih.
”Tadi pagi berangkat pukul 05.30 dari Cileuksa, pukul 11.40 baru sampai sini (Sukamulih),” ujar Yati yang akan mengungsi ke rumah orangtuanya di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Selain Kecamatan Sukajaya, banjir bandang dan longsor juga melanda Kecamatan Jasinga, Cigudeg, dan Nanggung. Banjir bandang serta longsor terjadi akibat tingginya curah hujan sejak Rabu (1/1/2020).
Banjir bandang dan tanah longsor juga terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten. Keenam kecamatan itu, yakni Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja, dan Cimarga, memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Lebak, banjir bandang mengakibatkan delapan jembatan, baik jembatan permanen maupun jembatan gantung, rusak. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah warga di Kecamatan Cimarga, Sajira, Curugbitung, dan Cipanas terisolasi karena akses penghubung putus.
Bantuan mengalir
Kemarin, Presiden Jokowi juga mengirimkan bantuan berupa 6.000 paket bahan pangan pokok dan sejumlah uang. Bantuan itu diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wakil warga dan Camat Sukajaya Hidayat Saputradinata.
Bantuan juga disalurkan oleh sejumlah lembaga, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center dan karang taruna. Truk-truk pengangkut bantuan dari partai politik pun berdatangan ke lokasi bencana.
Sodetan Ciliwung bisa simultan
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, salah satu prinsip mengatasi banjir dari pengalamannya selama ini adalah memperbesar volume air yang keluar dari genangan di Jakarta, dan menghambat masuknya debit air yang besar dari hulu di Bogor secara simultan. Kerja sama pusat dan daerah serta masyarakat sangat diperlukan.
Salah satunya adalah mempercepat pembuatan sodetan di Kali Ciliwung melalui Kanal Banjir Timur yang sudah ada. Prinsip serupa juga dilakukan saat Kalla mempercepat pembangunan Kanal Banjir Timur pada 2006 saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
”Prinsip penanganan banjir itu adalah mengurangi masuknya air ke Jakarta dan sebaliknya memperbesar volume air yang masuk itu kembali ke luar Jakarta. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah mewujudkan Banjir Kanal Timur untuk mempercepat pengurangan banjir di Jakarta Timur, kini dengan mempercepat pembangunan sodetan dari kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang diputuskan di Istana, akan dapat memperbesar pengurangan volume air dari kali Ciliwung yang bebannya besar ke Banjir Kanal Timur, dan akhirnya ke laut," ujar Kalla, Minggu.
Lewat rapat terbatas pekan lalu, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah upaya untuk mencegah banjir di Jabodetabek, di antaranya sodetan di kawasan hilir dari kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Saat ini, dari rencana pembangunan 1,2 kilometer sodetan, baru 600 meter yang terbangun. Pembangunan sodetan belum bisa dilanjutkan karena terkendala pembebasan lahan. Jika pembebasan lahan selesai dilakukan Pemerintah Provinsi DKI, pemerintah pusat membutuhkan enam bulan untuk meneyelesaikan pembangunan sodetan tersebut.
"Dengan pengalaman percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur, yang sebagian dana terbesarnya ditanggung pusat, dan tambahannya dari Pemprov DKI di zaman Gubernur Foke, pembangunan Banjir Kanal Timur akhiurnya bisa diselesaikan. Serupa dengan itu, pembangunan sodetan kali Ciliwung yang tersendat sekarang bisa dikerjakan lagi oleh pusat dan pemprov DKI bersama," tutur Kalla yang saat memutuskan percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur yang sempat tersendat seusai meninjau dengan helikopter dari Bogor dan menggelar rapat khusus di kantor BKKBN, Jakarta Timur.
Terkait dengan program normalisasi versus naturalisasi di kali Ciliwung yang diperdebatkan antara pusat dan daerah, Kalla menyatakan sebenarnya kedua program itu bisa saling melengkapi dan diterapkan bersama oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI.
"Ada yang dinormalisasikan dan ada juga yang dinaturalisasikan. Kuncinya, di hulunya di Bogor juga dicegah. Bendungan di atas sana harus segera diwujudkan sehingga masuknya debit air yang besar ke Jakarta bisa dikurangi. Selanjutnyam program normalisasi dan naturalisasi bisa diterapkan di kali Ciliwung," jelas Kalla.
Namun, budaya masayarakat Jakarta juga harus digelorakan untuk berbudaya dan hidup sehat dan bersih serta tidak membuang sampah sembarangan ke got sehingga bisa menghambat saluran pembuangan air di mana-mana. "Inilah kerja sama yang simultan antara pusat dan daerah serta masyarakat," tutur Kalla lagi.