Tidak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna

Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan China terkait masuknya kapal nelayan China. Negosiasi menunjukkan bahwa ada konflik di tempat itu. Sedangkan di perairan Natuna tidak ada konflik dan wilayah itu milik Indonesia.

KOMPAS/EDNA C PATTISINA

Dua KRI (berukuran lebih kecil ), saling bermanuver dengan kapal-kapal coast guard China di perairan landas kontinen Indonesia, di Laut Natuna Utara, Sabtu (4/1/2020), seperti dipantau dari kapal intai strategis TNI AU.

MALANG, KOMPAS — Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan China terkait masuknya kapal nelayan asal negeri ”Tirai Bambu” yang dikawal oleh kapal resmi Pemerintah China. Negosiasi menunjukkan bahwa ada konflik di tempat itu. Sedangkan di perairan Natuna tidak ada konflik dan wilayah itu milik Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di sela-sela Orasi Ilmiah pada Rapat Terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020).

”Penyelusupan kapal ikan RRC yang dikawal kapal resmi Pemerintah RRC di Natuna, prinsipnya Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China. Soalnya kalau negosiasi berarti masalah bilateral dan ada konflik tentang perairan ini. Sedangkan perairan ini tidak ada konflik, milik Indonesia,” ujarnya.

Penyelusupan kapal ikan RRC yang dikawal kapal resmi Pemerintah RRC di Natuna, prinsipnya Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China.

Menurut Mahfud, berdasarkan konsesi internasional (UNCLOS) 1982, Natuna itu dengan batasnya—yang dilanggar oleh China—merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. UNCLOS sendiri merupakan hukum laut internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga: Penangkapan Kapal Asing Dinilai Dihalang-halangi

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, didampingi Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020).

China memang punya konflik perbatasan dengan negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan. Sedangkan Indonesia tidak pernah. Konflik China dengan negara lain juga sudah diputus pada 2016 bahwa China tidak punya hak klaim atas daerah-daerah tersebut.

”Jadi, China membuat sebuah teori sendiri sembilan garis putus. Nenek moyangnya dulu sudah berlayar ke sini, ada Malaysia, Filipina, macam-macam. Indonesia tidak. Yang ini pun sudah ditolak. Karena itu, Indonesia menolak melakukan negosiasi perundingan secara bilateral dengan China. Kalau berunding-berunding kita mengakui perairan itu ada sengketa,” katanya.

Karena itu, lanjut Mahfud, Indonesia akan berusaha mengusir masuknya kapal China dengan segala kemampuan yang dimiliki. Indonesia akan halau kapal dan nelayan asing yang masuk tanpa izin. ”Kalau mau (kasus ini) diinternasionalkan itu multilateral, urusan PBB. Bukan urusan China dengan Indonesia. (Jadi) kita tidak membentuk tim nego, tidak ada,” tegasnya.

Baca juga: Manila: Kehadiran Nelayan China di Pagasa Ilegal

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tengah menyampaikan orasi ilmiah pada rapat terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020).

Disinggung soal pengerahan kapal Indonesia untuk memperkuat perairan Natuna, Mahfud mengatakan hal itu sudah dipersiapkan. Patroli akan diperkuat. Kekuatan kapal yang ada akan dikerahkan untuk menghalau. ”Kita tidak berperang, tetapi menghalau untuk menjaga daerah kita sendiri,” ucapnya.

Disinggung soal pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sempat melontarkan komentar akan menghadapi China dengan kalem, menurut Mahfud tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. ”Kalem maksudnya diselesaikan dengan kalem. Tidak usah ngotot-ngototan tetapi pada prinsip tidak ada nego,” kata Mahfud.