Dana Tunggu Hunian Disiapkan bagi Korban dengan Rumah Rusak

Kompas/Priyombodo

Personel Marinir membantu mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir di permukiman Duren Village, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2020). Proses evakuasi korban banjir masih terus berlangsung di sejumlah kawasan di Jabodetabek yang masih terendam banjir.

JAKARTA, KOMPAS — Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak banjir dan longsor di kawasan Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menjadi prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana saat ini. Selain kebutuhan pangan, kesehatan, dan air bersih, kebutuhan tempat tinggal, terutama bagi warga yang rumahnya rusak, juga perlu diperhatikan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana banjir di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menuturkan, pemerintah memastikan kebutuhan dasar hidup dari korban yang selamat dapat terpenuhi secara layak. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam masa tanggap bencana ini.

”Kita harus memastikan bahwa korban dari bencana ini selamat. Kemudian juga kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu makanan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Pemerintah melalui BNPN (Badan Nasional Penanggulangan Penyakit) akan memberikan dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir,” katanya, di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, BNPB telah menyiapkan dana tunggu hunian bagi korban terdampak yang rumahnya rusak sebesar Rp 500.000 per bulan per keluarga selama enam bulan.

Dana ini bisa digunakan sebagai biaya sewa tempat tinggal sebelum rumah yang rusak dibangun kembali. Selain itu, bantuan lainnya untuk korban dengan rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta, dan rumah rusak ringan Rp 10 juta.

Baca juga: Solidaritas Masih Mengalir untuk Korban Banjir

Data BNPB per 7 Januari 2020 pukul 18.00, setidaknya menunjukkan rumah rusak akibat banjir dan longsor di Lebak, Banten, 1.931 rumah. Dari jumlah itu, 1.410 rumah rusak berat dan 521 rumah rusak ringan. Sementara tercatat 1.110 rumah terdampak genangan lumpur akibat banjir bandang.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menambahkan, evakuasi warga yang terdampak dengan rumah rusak berat menjadi prioritas pemerintah daerah setempat. Fungsi pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, diupayakan agar tetap bisa diberikan dengan baik.

Kompas/Dwi Bayu Radius

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

Selain itu, sekitar 200 jembatan penghubung yang rusak akan segera dibangun kembali. Rusaknya jembatan ini menyebabkan akses antarwilayah terputus sehingga menghambat aktivitas dan penyaluran bantuan kepada warga di Kabupaten Lebak, Banten, yang terdampak.

Baca juga: Penggalangan Bantuan Menyasar kepada Korban Paling Terdampak

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, sebagian besar warga DKI yang terdampak banjir telah meninggalkan pengungsian dan kembali ke tempat tinggal masing-masing.

”Sekarang ini fokusnya pada penanggulangan bencana dan evakuasi korban. Untuk program-program terkait pencegahan bencana akan dibicarakan secara komprehensif setelah masa penanggulangan bencana selesai,” ucapnya.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau banjir Jakarta dengan helikopter di Lapangan Monumen Nasional, Rabu (1/1/2020).

Bantuan lain yang diberikan dari Kementerian Sosial berupa bantuan senilai Rp 7,8 miliar dengan rincian Rp 2,18 miliar untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rp 2,52 miliar untuk Pemprov Jawa Barat, dan Rp 1,46 miliar untuk Pemprov Banten.

Selain itu, anggaran lain senilai Rp 510 juta digunakan untuk penyediaan beras, paket kebersihan, dan perlengkapan pendidikan serta Rp 900 juta untuk santunan ahli waris bagi korban yang meninggal.

Air bersih

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana  menyampaikan, pemenuhan air bersih masih terbatas di sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Tandon penampungan air bersih belum tersedia. Kondisi ini bisa memicu penularan penyakit infeksi di tengah masyarakat.

Baca juga: Air Bersih dan Kesehatan

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kondisi pascabanjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/2020). Masyarakat terdampak banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Jabodetabek berisiko mengalami berbagai jenis penyakit akibat lingkungan yang kotor, seperti ISPA, leptospirosis, dan diare.

Kementerian Kesehatan mencatat, per 6 Januari 2020 ada 12.645 kasus gangguan penyakit ringan pada warga yang terdampak banjir dan longsor. Gangguan kesehatan tersebut antara lain mialgia (nyeri otot), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dermatitis, dan hipertensi.

Selain itu, tercatat 54 kasus gangguan kesehatan berat berupa luka paku, luka robek (vulnus), dan ISPA.

Baca juga: Ancaman Kesehatan Mengintai Seusai Banjir

”Untuk menjamin kebutuhan air bersih di fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) ataupun lokasi pengungsian, diperlukan jumlah tandon air yang lebih banyak. Untuk sementara kami baru menyuplai bantuan tandon untuk Puskesmas Gedong, Banten,” katanya.

Potensi hujan lebat

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, potensi hujan diprakirakan masih terjadi selama sepekan mendatang merata di seluruh wilayah Indonesia.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

Namun, hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang pada 8-9 Januari 2020 patut diwaspadai di wilayah Banten bagian barat, Gorontalo, serta Jawa Tengah bagian tengah dan barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga patut diwaspadai pada 9-10 Januari 2020 di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan barat, Banten bagian barat, serta kawasan pantai Sumatera Barat hingga pantai Lampung.

Baca juga: Kurangi Intensitas Curah Hujan, Modifikasi Cuaca Terus Dilakukan

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menambahkan, antisipasi dari prakiraan hujan lebat yang disampaikan BMKG dilakukan melalui operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menjelaskan kepada pers terkait pengoperasian teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna mengurangi intensitas curah hujan di kawasan Jabodetabek, Selasa (7/1/2020), di Jakarta.

Teknologi dengan penyemaian garam ini telah dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek. Secara teknis, teknologi ini untuk menstimulasi awan hujan agar hujan turun di Laut Jawa dan Selat Sunda sebelum ke wilayah permukiman.

”Menurut rencana, operasi TMC akan diperluas ke daerah lain, mengingat potensi hujan lebat serta risiko banjir dan longsor cukup tinggi di wilayah lain yang juga padat penduduk,” tutur Hammam.