Keselamatan warga di lokasi rawan longsor menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Peringatan dini atas kemungkinan terjadi bencana perlu diintensifkan lagi.
Oleh
Aguido Adri/Laksana Agung Saputra /Nobertus Arya Dwiangga Martiar/Ichwan Susanto
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS —Presiden Joko Widodo meminta para camat untuk menyiagakan masyarakatnya yang bermukim di titik rawan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di Kabupaten Lebak, Banten. Kesiagaan semua pihak menjadi krusial karena cuaca ekstrem saat musim hujan masih berpeluang terjadi hingga bulan depan.
”Kami sampaikan sejak sebulan yang lalu agar semua gubernur, bupati, dan wali kota memberikan peringatan secara dini untuk tempat-tempat yang kemungkinan rawan terjadi longsor,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kunjungan ke lokasi banjir bandang di Lebak, Selasa (7/1/2020).
Banyak konsentrasi perumahan penduduk berada di titik rawan banjir dan longsor.
Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Sementara itu, banyak konsentrasi perumahan penduduk berada di titik rawan banjir dan longsor. Presiden mengatakan, di Kabupaten Bogor saja, titik longsor mencapai ratusan.
Menurut Presiden, menyebarnya titik rawan bencana menuntut pemerintah daerah melalui instrumen sampai ke akar rumput memberikan peringatan kepada masyarakat setiap akan terjadi hujan lebat. ”Saya kira yang paling penting kewaspadaan kita semua,” kata Joko Widodo.
Presiden melanjutkan, masyarakat yang rumahnya terkena longsor akan direlokasi ke area yang aman. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari ru- mah yang lama. Relokasi dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan pembangunan perumahan akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tambang ilegal
Di Lebak, Presiden menerima laporan bahwa penyebabnya adalah perambahan hutan untuk penambangan emas secara ilegal. ”Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Bupati agar ini dihentikan. Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” ujarnya.
Di Lebak, sebagaimana dipaparkan Presiden, sebanyak 30 jembatan penghubung antardesa dan 19 sekolah rusak. Presiden menginstruksikan Kementerian PUPR agar membangunnya kembali dalam 3-4 bulan.
Di Jakarta, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saparis Soedarjanto mengatakan, KLHK menemukan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah hulu dan daerah tangkapan air banjir. Aktivitas ini berpengaruh pada berkurangnya tutupan vegetasi dan peningkatan erosi sedimen yang menyebabkan penurunan kapasitas aliran.
”Sebagian besar daerah tangkapan air lokasi bencana memiliki kategori limpasan tinggi dan ekstrem (87,28 persen), serta kerawanan longsor rawan dan sangat rawan (81,45 persen). Ada pula tutupan lahan tak sesuai fungsi kawasan hutan, sebagian besar pertanian lahan kering campur,” katanya.
Terkait keberadaan PETI, ia berharap dilakukan penertiban pada aktivitas itu. Selanjutnya, dilakukan reklamasi pada daerah bekas galian tambang.
Distribusi bantuan
Di Bogor, sejak Selasa subuh, hujan mengguyur Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg, dan Jasinga sehingga menyulitkan petugas mencapai desa terdampak banjir dan longsor.
Alat berat dibutuhkan petugas untuk menyingkirkan gelondongan kayu yang menutupi jalan. Petugas hanya mengandalkan gergaji mesin, kapak, sekop, dan tali untuk memotong dan menyingkirkan kayu. Hanya saja, tak semua desa bisa diakses alat berat karena medan cukup sulit.
Camat Jasinga Asep Aer Sukmaji mengatakan, pihaknya sudah memetakan wilayah yang terdampak paling parah untuk memudahkan distribusi bantuan. ”Kami stop menerima pakaian karena sudah terlalu banyak. Kebutuhan saat ini obat, makanan, lilin, dan air.”
Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan telah siap dengan logistik untuk pengungsi. ”Kami harap warga di daerah rawan bencana tak kembali dulu ke rumahnya. Sementara di pengungsian dulu. Nanti kami kirim bantuan yang mencukupi ke setiap posko pengungsian,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke dinas kesehatan di seluruh Indonesia untuk mengutamakan pertolongan korban bencana alam. Urusan administrasi agar dikesampingkan.
Identifikasi sebab banjir
Kementerian PUPR mengidentifikasi penyebab banjir besar di wilayah Jabodetabek. Tercatat 178 titik banjir dan genangan pada 1 Januari 2020. Beberapa penyebab banjir ialah tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), dan pintu air rusak (11 titik).
Penyebab lainnya adalah pompa tidak berfungsi (2 titik), yakni di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi; sedimentasi (19 titik); penumpukan sampah (17 titik); limpasan air dari sungai atau saluran
(62 titik); longsor (1 titik); dan genangan di jalan tol (6 titik).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, mengatakan, hasil survei lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, teridentifikasi 114 titik banjir atau genangan yang harus segera ditangani karena diperkirakan curah hujan tinggi masih terjadi pada 11-15 Januari 2020.