Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau memerintahkan aparat bertindak tegas terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
NATUNA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau kembali menegaskan kepada semua pihak bahwa wilayah itu sepenuhnya adalah bagian dari Indonesia. Ia memerintahkan aparat bertindak tegas terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara.
Selain bertemu dan berdialog dengan perwakilan para nelayan di Sentra Perikanan Terpadu di Ranai, Rabu (8/1/2020), Presiden juga memberikan sertifikat tanah kepada lebih kurang 80 keluarga di Kantor Bupati Natuna. ”Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna adalah Tanah Air Indonesia,” kata Presiden.
Berkaitan dengan kapal-kapal asing yang masuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE), ya, dilakukan penegakan hukum.
Kedatangan Presiden ke Natuna sangat dinantikan warga menyusul kembali maraknya pencurian ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Operasi Siaga Tempur yang digelar TNI sejak Jumat (3/1/2020) belum juga berhasil mengusir kapal pencuri ikan dan kapal penjaga pantai China yang semakin nekat tersebut.
TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Polri, serta Kementerian Perikanan dan Kelautan diminta Presiden bekerja sama untuk menjaga Laut Natuna Utara dari pencurian ikan. ”Berkaitan dengan kapal-kapal asing yang masuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE), ya, dilakukan penegakan hukum,” ujar Presiden.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti berharap, kedatangan Presiden ke Natuna akan membuat China dan Vietnam segera mundur dari Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal asing pencuri ikan dan penjaga laut mereka di sana membuat nelayan lokal saat ini ketakutan melaut tanpa pengawalan.
Menurut Ngesti, pemerintah perlu mendorong nelayan di Natuna agar lebih berdaya dan dapat mengisi kekosongan di ZEE. Sampai saat ini, nelayan lokal belum dapat melawan ganasnya gelombang pada musim angin utara. Periode November hingga Januari itu dimanfaatkan kapal asing untuk mencuri ikan.
Jumlah nelayan di Natuna saat ini diperkirakan setidaknya 20.000 orang. Dari jumlah itu, diperkirakan hanya sekitar 0,5 persen yang memiliki sarana melaut hingga ke ZEE. Hal itu memberi kesempatan bagi kapal asing untuk ikut menikmati sumber daya yang berlimpah di Laut Natuna Utara.
Potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711, yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan itu besarnya mencapai 767.126 ton. Selain itu, di sana juga ada Blok East Natuna yang memiliki cadangan minyak dan gas terbesar di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan memobilisasi nelayan-nelayan dari sejumlah daerah untuk mengisi kekosongan di Laut Natuna Utara. Sekitar 120 nelayan dari pantai utara Jawa menyatakan siap berangkat (Kompas, 7/1/2020).
”Nelayan Natuna jangan sampai ketinggalan, kami juga ingin sama-sama berjuang. Nelayan lokal minta dibantu meningkatkan kemampuan. Kalau tidak begitu, sampai kapan pun tetap seperti ini,” kata Ngesti.