Pemerintah Pusat Bersinergi dengan Para Duta Besar

KOMPAS/ WAWAN H PRABOWO

(Dari kiri) Wakil Komisaris Utama Pertamina Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang saat menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan implementasi energi baru terbarukan biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat mendorong para perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kinerja investasi dan perekonomian nasional. Para duta besar diharapkan membantu mencari peluang bisnis di luar negeri dan kesempatan pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang ditemui seusai Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Erick mengingatkan kembali tentang arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan agar 70-80 persen kerja para duta besar RI difokuskan untuk mencari potensi ekspor dan investasi. Upaya itu diharapkan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.

Baca juga : Perekonomian Indonesia Menyambut 2020

Menteri BUMN menyambut positif arahan tersebut sebab duta besar diharapkan paham akan kebutuhan pasar di negara tempat mereka menjadi perwakilan negara. Selain itu, menurut dia, banyak perusahaan BUMN yang berkompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar negeri.

”Contoh, PT Inka (Persero) yang memproduksi kereta di Bangladesh. Kita juga bisa cari mitra kerja, seperti Presiden yang akan ke Abu Dhabi untuk menandatangani kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dengan perusahaan refinery kita,” tutur Erick.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto aerial konstruksi LRT Jabodebek yang bersinggungan dengan jalan tol di Simpang Susun Cikunir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Kereta LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada 2021. Sarana kereta LRT Jabodebek merupakan salah satu produksi dalam negeri yang rangkaiannya dibuat oleh PT Inka.

Ia mengharapkan masuknya investasi lewat kerja sama antar-perusahaan atau negara bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Ia pun mencontohkan peluang konsolidasi dengan Jepang dalam hal pemenuhan tenaga kerja perawat.

Menurut Erick, 350.000 tenaga perawat yang dibutuhkan Jepang bisa dipenuhi Indonesia, termasuk BUMN yang memiliki rumah sakit, seperti Pertamina, Pelindo, dan Pelni.

Terkait BUMN tersebut, Kementerian BUMN akan melanjutkan rencana pembentukan holding rumah sakit yang diharapkan bisa mencegah devisa keluar karena masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri. ”Ini bisa jadi bisnis yang bisa dikonsolidasikan dan bisa bersaing,” ucapnya.

Baca juga : Berobat ke Luar Negeri

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta sinergi duta besar dalam mempromosikan peluang investasi di Indonesia.

Menurut Bahlil, saat ini, berinvestasi di Indonesia sudah semakin mudah setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

”Selama ini, kan, investor dalam mengurus izin mengeluhkan sulitnya mendapatkan kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Dengan Inpres Nomor 7 itu, investor tidak perlu lagi ke kementerian atau lembaga lain,” ujar Bahlil.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Ia mengatakan, BKPM akan mengurus perizinan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). ”Jadi, mengawalinya di BKPM, mengakhirinya juga di BKPM,” lanjutnya.

Bahlil berharap, dengan sistem yang ada saat ini, kemudahan dan efisiensi dalam berinvestasi dapat dirasakan investor. Dengan demikian, kemudahan berusaha di Indonesia dapat terus meningkat.

Menurut survei Bank Dunia terkait kemudahan berusaha (ease of doing business) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 189 negara. Peringkat itu membaik dibandingkan dengan peringkat tahun 2014, yaitu urutan ke-120 dari 189 negara.