Perbaikan Tanggul Dikebut untuk Antisipasi Banjir Jangka Pendek
Antisipasi banjir saat cuaca ekstrem yang diprediksi masih berpotensi terjadi di Jabodetabek menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penanganan jangka pendek akan segera dilakukan.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Antisipasi banjir saat cuaca ekstrem yang diprediksi masih berpotensi terjadi di Jabodetabek menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penanganan jangka pendek akan segera dilakukan agar banjir tidak terulang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (10/1/2020), di Jakarta, mengatakan, antisipasi banjir dilakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek dilakukan untuk menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan terjadi pada 11-15 Januari ini.
”Misalnya, di sepanjang Sungai Bekasi, seperti di sepanjang Kemang Pratama, sedang dikerjakan perbaikan tanggul. Dan, saya minta tanggal 10 ini semua tanggul yang jebol selesai. Kalau sudah keadaan seperti ini, siapa pun yang mengerjakan sama saja. Yang penting tidak dobel (pengerjaan),” kata Basuki.
Dari survei yang dilakukan Kementerian PUPR, diidentifikasi 178 titik banjir dan genangan pada 1 Januari lalu. Dari survei itu pula diidentifikasi penyebab banjir, yakni tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), dan pintu air rusak (11 titik).
Penyebab lainnya adalah pompa tidak berfungsi (2 titik), sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai atau saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).
Persiapan jangka pendek lainnya adalah pembersihan sampah di saluran air. Dari survei lalu, banjir yang melanda Perumahan Cipinang Indah terjadi karena saluran air tertutup sampah. Ketika sampah dibersihkan, air langsung mengalir.
Selain itu, kata Basuki, pihaknya telah menyiapkan pompa di lokasi-lokasi yang berpotensi banjir atau tergenang, seperti di simpang susun Cawang dan tol. Basuki juga meminta agar pompa-pompa air milik badan usaha milik negara (BUMN) karya didata dan disiapkan agar bisa dimobilisasi sewaktu-waktu.
Untuk penanganan jangka panjang, Basuki mengatakan pihaknya mengacu seperti arahan Presiden saat rapat di istana.
Salah satunya adalah penghutanan kembali yang harus dikerjakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Kemudian, kami diminta segera menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi,” ujar Basuki.
Infrastruktur lain yang harus dikerjakan adalah menyelesaikan proyek Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Timur yang masih tersisa 600 meter dari total panjang 1,2 kilometer. Demikian pula proyek normalisasi atau naturalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan.
Menurut Basuki, dirinya tidak mempermasalahkan konsep naturalisasi atau normalisasi. Yang jelas, kedua konsep itu memerlukan pelebaran sungai. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan menyiapkan anggaran untuk infrastrukturnya.