Wahyu Setiawan Segera Berhenti dari Jabatannya

Selain permintaan maaf ke berbagai pihak, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan segera mundur dari jabatannya. Akankah langkah ini memulihkan nama baik KPU?

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Anggota KPU Wahyu Setiawan.

JAKARTA KOMPAS — Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menyampaikan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap penetapan anggota DPR terpilih. Kasus yang menimpa Wahyu telah mencoreng marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu.

”Dengan saya ditetapkan sebagai tersangka; maka, dalam waktu segera, saya akan mengundurkan diri sebagai anggota KPU,” ujarnya dalam surat terbuka yang diterima oleh awak media di Jakarta, Jumat (10/01/2020).

Wahyu mengatakan, kasus tersebut merupakan murni masalah pribadi dan ia akan menjalani proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia pun juga meminta maaf kepada jajaran KPU seluruh Indonesia atas kasus korupsi yang menimpanya.

”Saya menyampaikan permohonan maaf kepada ketua, anggota, dan sekretaris jenderal KPU RI atas peristiwa yang saya alami. Saya juga minta maaf kepada jajaran KPU seluruh Indonesia,” katanya.

Baca juga: Mendung Melingkupi Gedung KPU

Baca juga: Ancaman Korupsi Itu Nyata

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Wahyu dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang diduga sebagai penerima suap serta mantan caleg DPR dari PDI-P Harun Masiku dan anggota staf Sekretariat PDI-P Saeful yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dalam kasus pengganti antarwaktu (PAW) agar Harun bisa duduk di kursi DPR dan menggeser anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Riezki Aprilia.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak agar segera memberhentikan Wahyu dari jabatannya. Hal ini diperlukan karena marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertaruhkan, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang tinggal sebentar lagi.

”Seharusnya tindak tanduk Wahyu yang tidak etis dan mencurigakan bisa ditindaklanjuti, bahkan diberikan sanksi tegas oleh DKPP. Tanpa ada pengaduan ke DKPP pun, DKPP seharusnya bisa proaktif bertindak, menggelar sidang untuk menjatuhkan sanksi kepada Wahyu,” tutur Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, dan Juru Bicara KPK Ali Fikri menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dengan barang bukti uang RP 400 juta dalam bentuk dollar Singapura.

Feri menjelaskan, apabila tidak segera ditindak, dampaknya buruk kepada KPU. Apa pun kebijakan KPU bisa dikaitkan dengan peristiwa yang menimpa Wahyu. Apalagi, KPU akan membatasi dan memberi jeda lima tahun bagi mantan napi korupsi agar tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo, mengatakan, harus ada laporan tertulis dari penyelenggara atau peserta pemilu, masyarakat, atau rekomendasi DPR untuk menggelar sidang etik guna memberhentikan komisioner KPU. Laporan tersebut kemungkinan akan muncul setelah status Wahyu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

”Jika memang sudah ada (laporan atas Wahyu), DKPP akan memprioritaskan laporan tersebut dan menyidangkannya karena marwah KPU harus dijaga,” ucapnya.

Baca juga: KPU Akan Umumkan Calon Eks Napi Korupsi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Segel pengawasan KPK terpasang di depan ruang kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, yang berada di Kompleks Gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK di Jakarta pada Rabu (8/1/2020). Hingga Kamis siang, Wahyu Setiawan masih menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan, selama ini ada kekhawatiran bahkan kecurigaan kepada KPU akan adanya praktek jual beli suara di berbagai daerah. Ia meminta KPU segera membersihkan jajarannya yang terindikasi bermain-main dengan proses penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada.

”Peristiwa ini perlu menjadi pembelajaran bagi jajaran KPU yang selama ini bermain-main dalam proses pemilihan. Selain itu, KPK juga perlu mengawasi kegiatan pilkada nantinya agar semua proses hukum berjalan dengan baik,” katanya.