PDI-P Klaim Isu Korupsi Tak Pengaruhi Upaya Pemenangan

DOK HUMAS PDI-P

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (kedua dari kanan) mengunjungi salah satu stan pameran dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional I PDI-P 2020, Sabtu (11/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Meski ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjamin peristiwa itu tidak akan mengganggu persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2020. Partai tetap menargetkan kemenangan 60 persen dari total 270 wilayah sebagai bekal untuk memenangi Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, di sela-sela Rapat Kerja Nasional I PDI-P 2020, di Jakarta, Sabtu (11/1/2020), mengatakan, peristiwa itu tidak berpengaruh pada soliditas partai. Partai memiliki agenda untuk memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

”PDI-P Solid. Tetap dalam posisinya sebagai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dan partai politik serta terkait dengan oknum dan kasus per kasus (yang terjadi). Hal itu tidak akan memengaruhi gerak langkah partai untuk bisa bersama rakyat,” tutur Puan, yang juga Ketua DPR.

Kasus korupsi penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, turut membawa PDI-P ke dalam pusarannya. Dari empat tersangka yang sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga orang terkait dengan partai tersebut.

Mereka adalah staf Sekretariat PDI-P, Saeful; anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2008-2012 yang juga politisi PDI-P, Agustiani Tio Fridelina; dan politisi PDI-P, Harun Masiku. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun disebut-sebut terlibat karena Saeful merupakan stafnya.

Agustiani dan Harun sama-sama calon anggota legislatif (caleg) PDI-P yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Agustiani mencalonkan diri mewakili daerah pemilihan (dapil) Jambi, sedangkan Harun dari Sumatera Selatan I.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kedua dari kiri), didampingi Ketua KPU Arief Budiman (kiri), menyaksikan gelar barang bukti sebelum menetapkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Namun, mereka memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Harun bermaksud menggantikan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Riezky Aprilia, melalui mekanisme PAW. Mekanisme tersebut dimungkinkan karena peraih suara terbanyak di dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas, meninggal sebelum Pemilu Legislatif 2019.

Sementara itu, Agustiani merupakan perantara yang menghubungkan Harun dan Wahyu. Begitu juga Saeful, yang merupakan perantara Harun dan Agustiani.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo mengatakan, hal serupa disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pengarahan tertutup kepada kader, Jumat (10/1/2020) malam. Merujuk pada keputusan Kongres V PDI-P di Bali, Agustus 2019, partai menargetkan kemenangan 60 persen dari total 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Dari total kemenangan itu, separuh kepala atau wakil kepala daerahnya pun harus merupakan kader PDI-P.

Arif menambahkan, Megawati juga memberikan arahan jelas dan tegas tentang langkah konsolidasi dan pemenangan pilkada di sejumlah daerah yang telah dipetakan sebelumnya. Salah satunya terkait penentuan pasangan calon dan koalisi, yang tak sekadar memenangkan pasangan calon, tetapi juga memenangkan partai dan kepentingan masyarakat.

”Kemenangan yang ditargetkan dalam pilkada wajib dicapai karena akan menjadi dasar bagi kemenangan kami pada Pemilu 2024,” kata Arif.

DOK HUMAS PDI-P

(Dari kiri) Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, serta Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDI-P Prananda Prabowo dalam salah satu kelas pada rangkaian Rapat Kerja Nasional I PDI-P 2020 di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Mematangkan koalisi

Hingga saat ini, PDI-P belum memberikan rekomendasi pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Rencana untuk mengumumkan 44 rekomendasi dalam rakernas dibatalkan.

Arif mengatakan, partai masih menunggu hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam mengusung calon. Selain itu, pematangan koalisi pun masih dilakukan.

”Partai tidak bisa menang sendirian, artinya kami harus merangkul sebanyak mungkin pihak untuk bisa bersama-sama PDI-P,” lanjutnya.

Sejauh ini, PDI-P bisa mengusung calon tanpa koalisi di 85 daerah. Kemungkinan, rekomendasi pencalonan di sejumlah daerah tersebut akan diberikan lebih cepat ketimbang daerah lain.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo

Pengaruhi elektabilitas

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan, korupsi yang melibatkan sejumlah politisi PDI-P sedikit banyak akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai pada Pilkada 2020. Pengaruhnya akan semakin besar jika pemberitaan dan durasi pengusutan kasus semakin panjang. ”Apalagi jika sampai ada elite PDI-P yang terbukti terlibat,” ujarnya.

Menurut Arya, tantangan PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 memang semakin berat. Sebab, partai berkuasa menguasai banyak sumber daya, antara lain posisi penting, jaringan politik, dan sumber pendanaan politik. Oleh karena itu, PDI-P perlu terus membuktikan mampu mempertahankan praktik politik bersih dan berintegritas.