Hadirkan Wahyu Setiawan di Sidang, DKPP Koordinasi dengan KPK

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (dua dari kanan), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tiga dari kanan), bersama tiga anggota Bawaslu, yakni Rahmat Bagja (kiri), Ratna Dewi Pettalolo (dua dari kiri), dan M Affifudin (kanan), bergandeng tangan setelah menyampaikan keterangan terkait penetapan status tersangka oleh KPK kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadirkan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, dalam sidang. DKPP menggelar sidang verifikasi untuk menentukan tanggal digelarnya sidang Wahyu.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo, mengatakan, DKPP menggelar sidang verifikasi pada Senin (13/1/2020) siang. Sidang verifikasi formil dan materiil untuk melihat kelengkapan syarat dan alat bukti yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu calon anggota legislatif DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

”Ada verifikasi formil dan materiil. Setelah itu penentuan hari sidang,” ujar Teguh di Jakarta.

Baca juga: Wahyu Setiawan Tersangka Suap KPU

Teguh menerangkan, DKPP telah berkoordinasi dengan KPK untuk menghadirkan Wahyu dalam persidangan. Surat koordinasi telah dikirimkan ke KPK pada Senin pagi. Koordinasi dengan KPK diperlukan karena posisi Wahyu kini telah menjadi tahanan KPK.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas KPK disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dengan barang bukti uang Rp 400 juta dalam mata uang dollar Singapura.

”Tidak mungkin bisa menghadirkan Wahyu tanpa koordinasi dengan KPK,” katanya.

Koordinasi akan membahas bagaimana peradilan atau sidang akan digelar, apakah dilangsungkan di KPK atau DKPP. Setelah sidang digelar, barulah DKPP bisa membuat kesimpulan tentang pelanggaran yang diduga dilakukan Wahyu.

Mengundurkan diri

Awalnya, Wahyu Setiawan telah mengundurkan diri sebagai komisioner KPU pada Jumat 10 Januari 2020. Wahyu menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu diserahkan Wahyu kepada KPU untuk disampaikan kepada Presiden.

”Sore ini kami baru menerima surat yang disampaikan oleh keluarga Pak Wahyu, surat pengunduran diri,” ujar Arief dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Ketua KPU Arief Budiman (kedua dari kiri) menunjukkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU periode 2017-2022 di Jakarta. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan disampaikan melalui KPU.

Kendati telah mengundurkan diri, Teguh berpendapat, DKPP bisa menyidangkan Wahyu karena saat dugaan suap terjadi ia masih sebagai penyelenggara pemilu.

Baca juga: Wahyu Setiawan Ajukan Pengunduran Diri

Hingga hari ini , surat pengunduran Wahyu belum mendapat jawaban resmi dari Presiden.

”Yang kami adili adalah posisi Wahyu pada saat terjadinya kasus penyuapan, yaitu sebagai penyelenggara pemilu,” kata Teguh.

Benahi sistem

Menanggapi kasus yang menimpa Wahyu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, kasus itu menjadi peringatan bagi KPU untuk membenahi sistem kerjanya secara komprehensif.

Hal itu mulai dari penguatan sistem pengawasan, penciptaan aturan yang menjamin akuntabilitas kerja, hingga pembuatan kode etik perilaku yang ketat dan tegas. Seluruhnya berlaku baik untuk komisioner maupun sekretariat.