Banjir Masih Akan Mengancam Warga di Sekitar Kali Bekasi
Ancaman banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat belum berakhir. Kondisi Kali Bekasi yang melintas di kota ini mendangkal setelah kota ini dilanda banjir di awal 2020. Sementara program normalisasi kali belum terlaksana segera.
Oleh
STEFANUS ATO
·3 menit baca
Kompas
Pohon pisang yang tumbang akibat luapan Kali Bekasi yang berdekatan dengan kawasan hunian Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/20120).
BEKASI, KOMPAS — Banjir masih menjadi ancaman bagi sebagian warga yang bermukim di tepi Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rencana normalisasi Kali Bekasi yang mendangkal ditargetkan baru akan dimulai pada 2021. Rencana program ini masih menunggu pembebasan lahan masyarakat yang terdampak normalisasi.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, mengatakan, normalisasi Kali Bekasi kemungkinan akan direalisasikan di 2021. Dokumen detail engineering desain (DED) dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sudah dikantongi BBWSCC.
"Tinggal studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang belum. Studi LARAP itu untuk merinci tanah-tanah warga (yang akan dibebaskan)," katanya, Rabu (15/1/2020), di Jakarta,
Normalisasi Kali Bekasi mendesak dilakukan lantaran aliran kali itu kian dangkal dan menyempit. Banjir yang melanda Kota Bekasi di awal Januari 2020 dan merendam sejumlah kawasan perumahan, seperti Pondok Gede Permai, Kemang IFI, dan perumahan di Vila Nusa Indah (Kabupaten Bogor), terjadi karena aliran kali itu tak mampu menampung luapan banjir kiriman dari hulu.
Sampah banjir memenuhi permukaan air Kali Bekasi di bawah jembatan penghubung kawasan Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/20120).
Kali Bekasi yang mengalir sepanjang enam kilometer melintasi Kota Bekasi itu bermuara di Kabupaten Bekasi. Sementara di hulu, kali itu berperan menampung air kiriman dari dua aliran sungai dari Bogor, yakni Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.
BBWSCC saat fokus mengantisipasi kemungkinan banjir susulan dengan membangun bronjong di 37 titik. Bronjong itu sebagai tanggul penahan sementara akibat jebolnya sejumlah tanggul di Kali Bekasi saat banjir di awal 2020 lalu.
"Ada juga (pembuatan bronjong) di beberapa kali kecil, seperti Kali Buaran dan Kali Cakung. Total ada sekitar 50 titik yang kami bangun bronjong selama masa tanggap darurat," ucap Bambang.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, menambahkan, pemerintah Kota Bekasi siap membantu BBWSCC saat proses pembebasan lahan perumahan warga di tepi Kali Bekasi. Hingga kini, Pemkot Bekasi masih terus menunggu proses administratif normalisasi Kali Bekasi dari BBWSCC. "Kami menunggu desain dari BBWSCC terkait pekerjaan normalisasi di Kali Bekasi," katanya.
Foto aerial Kali Bekasi yang membelah kawasan Perum Pondok Mitra Lestari (bawah) dan kawasan hunian Kemang Pratama (atas) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/20120).
Fokus di Jakarta
Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Firdaus Ali, dihubungi terpisah mengatakan, penanganan daerah aliran sungai di Jawa Barat, terutama Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi sudah diidentifikasi pasca banjir di 2013. Kementerian PUPR waktu itu sudah merencanakan untuk membuat tanggul sepanjang 85,06 kilometer dari hulu Sungai Cileungsi.
"Yang sudah terealisasi baru sekitar 12,63 kilometer karena terbentur anggaran. Target kami itu pembangunan tanggul sampai pada ruas Kali Cikarang Bekasi Laut," ujarnya.
Pasca-banjir di awal 2020, penanganan pengendalian banjir masih bersifat temporer dan darurat. Sebab, pengerjaan tanggul permanen belum memungkinkan dikerjakan dalam waktu singkat di 2020. "Jadi kami hanya membenahi tanggul yang jebol, memperkuat tanggul yang ada, karena curah hujan masih sangat tinggi. Kami akan berbagi, karena pemerintah pusat fokusnya di Ibu Kota Negara," ucap Firdaus.
Jakarta menjadi perhatian lantaran sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah pusat. Sementara daerah penyanggah, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bekasi, penanganan daerah aliran sungai akan dikerjakan secara berbarengan bersama pemerintah daerah.
Kompas
Warga mengumpulkan sampah sisa banjir di Perum Pondok Mitra Lestari, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/2020). Banjir di kawasan tersebut akibat hujan deras dan meluapnya Kali Bekasi.
"Jadi, peran pemerintah daerah kalau kami menormalisasi itu menyiapkan atau membebaskan lahan. Lalu mengendalikan ruang atau lahan yang ada dan betul-betul menegakkan hukum pada pengendalian perilaku masyarakat yamg membuang sampah dan mengokupasi sepadan sungai," kata Firdaus.
