Meski pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berganti, dukungan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini terus berdatangan. Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi menyerahkan “jamu anti diare” kepada pimpinan KPK.
Oleh
SHARON PATRICIA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi menyerahkan “jamu anti diare” kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan agar KPK dapat tetap tegas mengusut tuntas setiap kasus korupsi.
Warga kini menunggu langkah tegas dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Harapannya, dengan “jamu anti diare”, pimpinan KPK tidak terkena diare akibat menangani berbagai kasus korupsi, termasuk dua kasus dari operasi tangkap tangan yang dilakukan seminggu terakhir.
Dua kasus terakhir yang ditangani KPK, yakni kasus suap kepala daerah, yaitu Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam kasus suap terkait dengan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada pun kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan dalam dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024, Harun Masiku.
“Atas nama perorang berinisiatif memberikan jamu anti diare. Mengingat sekarang ini sedang musim penghujan, karena ada saja orang yang mau disidik bisa sakit diare. Jangan sampai juga penyidiknya sakit diare,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).
Pada kesempatan itu hadir Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow; Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia Budget Center, Rahmat; Manajer Riset Seknas FITRA, Badi\'ul Hadi; Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, Kaka Suminta; dan Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto.
Arif Susanto menyampaikan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sehat dan kuat, bukan bangsa yang mudah terserang diare. “Bangsa yang diare itu karena serangan virus dan bakteri. Tidak ada virus dan bakteri yang lebih menakutkan dibandingkan korupsi, karena itu harapan kita jangan sampai KPK diare,” katanya.
Selain itu, KPK juga diminta tidak pernah mundur dari upaya pemberantasan korupsi, terutama karena adanya pelemahan secara sistematis. “Saatnya membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti di pintu-pintu partai politik,” tegas Arif.
Menanggapi dukungan ini, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menegaskan, KPK tidak akan surut dalam memberantas korupsi. “Apapun kata orang di luar, kami bekerja dengan koridor hukum,” ucapnya. Lili tidak berkomentar lebih jauh lagi mengenai aksi tersebut.