Presiden: Layani Investor dengan Baik

Tak sedikit di antara investor yang sudah masuk, tetapi keluar lagi karena tidak dilayani dengan baik. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut ada Rp 708 triliun investasi yang tidak tereksekusi beberapa tahun terakhir.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Jakarta, Senin (16/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo meminta investor dilayani dengan baik. Apalagi, tidak sedikit di antara investor sudah masuk ke Indonesia, tetapi akhirnya keluar lagi karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

"Investor sudah di dalam, tetapi kita tidak dapat mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan, yang tidak pernah kita layani," kata Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan pada pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/2/2020).

Menurut Presiden, izin di tingkat kementerian, pemerintah provinsi, serta di tingkat kabupaten atau kota memang masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Ada sekitar 42.000 regulasi yang tumpang tindih. "(Problem) Ini akan kita selesaikan. Insyaallah minggu ini kita akan mengajukan omnibus law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya selesai," kata Presiden.

Menurut Presiden, dalam kurun waktu 50 tahun pun tidak akan selesai, apabila revisi undang-undang dilakukan satu demi satu. Oleh karena itu, pemerintah mengajukan omnibus law. "Satu undang-undang yang akan menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya," ujar Presiden.

Apabila undang-undang "sapu jagat" bisa diselesaikan oleh DPR dalam waktu singkat, Presiden meyakini hal itu akan jadi sebuah lompatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, serta usaha kecil dan menengah. Lompatan itu diharapkan meningkatkan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan itu Presiden meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, untuk mengawinkan atau memitrakan investor yang datang ke Indonesia dengan pengusaha dalam negeri, termasuk pengusaha muda nasional.

"Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Dan itu bisa dilakukan pada saat mereka datang minta izin untuk berinvestasi di sektor-sektor yang ada di negara kita," kata Presiden Joko Widodo.

Kompas/Wawan H Prabowo

Bahlil Lahadalia

Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, persoalan investasi di Indonesia bukan terletak di sisi promosi. "Hampir semua investor dunia sudah mengetahui tentang Indonesia," ujarnya.

Persoalannya, tuan rumah tidak memberikan pelayanan yang baik begitu para investor tersebut masuk. Ada persoalan arogansi sektoral antara kementerian dan lembaga. Selain itu, ada tumpang tindih izin di bupati dan gubernur.

Baca juga: Luhut: Koordinasi Tak Bisa Kaku

Menurut Bahlil, selama tumpang tindih izin serta arogansi kementerian dan lembaga tidak mampu diselesaikan dengan baik, maka akan susah menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi yang baik.

Bahlil menyebut ada Rp 708 triliun investasi existing (yang telah ada) yang tidak tereksekusi selama beberapa tahun terakhir. "Begitu kami masuk, alhamdulillah Bapak Presiden, kami sudah mengeksekusi hampir Rp 200 triliun," katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H Maming menyatakan, pelantikan BPP Hipmi 2019-2022 mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda Indonesia dalam menyambut era bonus demografi. "Tema ini sejalan fokus Presiden membangun dan meningkatkan SDM Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di era bonus demografi dan revolusi industri 4.0," kata Mardani.

Hal yang jadi pertanyaan saat ini adalah soal kesiapan Indonesia menghadapi era bonus demografi. Terkait itu, Hipmi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan mutu SDM generasi muda dengan tidak hanya memberikan teori. Hipmi berusaha memberikan kesempatan praktik langsung dalam bisnis.

Baca juga: Pemerintah Pusat Minta Pemda Sederhanakan Regulasi