Bangun Kepercayaan, Presiden Libatkan Tokoh Dunia

Pemindahan ibu kota negara yang dirancang pemerintah bukan sekadar memindahkan pusat pemerintah dan aktivitasnya. Lebih dari itu, pembangunan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan untuk membangun kepercayaan dunia.

KOMPAS/SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayyed al-Nahyan di Istana Kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020) petang hingga malam waktu setempat. Selain kerja sama investasi dan bidang lain, keduanya sempat menyinggung situasi terkini di kawasan Timur Tengah.

JAKARTA, KOMPAS - Pemindahan ibu kota negara yang dirancang pemerintah bukan sekadar memindahkan pusat pemerintah dan aktivitasnya semata. Lebih dari itu, pembangunan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan itu untuk membangun kepercayaan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memutuskan melibatkan tokoh-tokoh dunia dalam pembangunan ibu kota negara baru. Para tokoh yang akan dilibatkan antara lain Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

”Kita ini ingin membangun kepercayaan, ingin membangun sebuah trust. Kenapa kita menaruh (tokoh-tokoh) Dewan Pengarah itu ada Sheikh Mohammed bin Zayed, Masayoshi Son, dan Bapak Tony Blair, ya karena kita ingin membangun kepercayaan,” kata Presiden Jokowi saat berbincang-bincang dengan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

”Kita ini ingin membangun kepercayaan, ingin membangun sebuah trust. Kenapa kita menaruh (tokoh-tokoh) Dewan Pengarah itu ada Sheikh Mohammed bin Zayed, Masayoshi Son, dan Bapak Tony Blair, ya karena kita ingin membangun kepercayaan”

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair (kiri), berbincang dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Kalteng, Kamis (27/10). Mereka, antara lain, membahas penerapan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD plus).

Tawaran kepada Sheikh Mohammed dan Masayoshi disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan keduanya secara terpisah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pekan lalu. Adapun Tony Blair lewat korespondensi Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga: Mobilitas Cerdas untuk Ibukota Baru

Menurut Presiden Jokowi, ketiga tokoh itu mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat internasional. Pengaruh para tokoh itu juga dibutuhkan untuk membangun kepercayaan para pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota negara baru.

Pemerintah sebelumnya ingin merancang kota baru yang merupakan kota cerdas hemat energi dan ramah lingkungan. Ibu kota negara baru itu juga akan terdiri dari sejumlah kluster, yakni pemerintahan, kesehatan, pendidikan, inovasi, hubungan, dan pusat keuangan. Namun, untuk menanggung biaya pembangunan seluruh kluster tidak berasal dari APBN. Pasalnya, APBN hanya untuk membangun kluster pemerintahan. Biaya pembangunan kluster lain juga bukan dari utang, melainkan investasi swasta serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

”Pembangunan kluster-kluster ini nanti ada yang KPBU, ada yang public private partnership, dan kerja sama lain yang segera diselesaikan. Arahnya ke sana. Saya lihat beliau-beliau (dewan pengawas) punya reputasi baik di dunia internasional,” tutur Jokowi, menjelaskan.

Baca Juga: Ibukota vs Bisnis Elite Kaltim

”Kita enggak mau (pembangunan) kantor presiden dan kantor pemerintah dibayarin orang. Kantor dan gedung pemerintah tetap dibiayai APBN, kalau (pembangunan) kluster-kluster lain silakan dibicarakan, tetapi bukan mereka yang atur”

”Kita enggak mau (pembangunan) kantor presiden dan kantor pemerintah dibayarin orang. Kantor dan gedung pemerintah tetap dibiayai APBN, kalau (pembangunan) kluster-kluster lain silakan dibicarakan, tetapi bukan mereka yang atur,” ujar Luhut.

RUU IKN

Sementara itu, pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. ”Draf RUU Ibu Kota sudah rampung. Minggu depan, insya Allah ke DPR,” kata Presiden.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi berharap Presiden Jokowi bisa secepatnya mengajukan RUU Ibu Kota Negara Baru karena RUU itu merupakan salah satu prioritas Program Legislasi Nasional 2020. Sesuai kesepakatan Panitia Khusus Ibu Kota Negara Baru DPR, payung hukum pemindahan ibu kota negara dirancang dengan konsep omnibus law, yang bersinggungan dengan beberapa UU lainnya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan para jurnalis usai meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda atau seksi 2-4 di Gerbang Tol Samboja, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).