Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Mantan Sekretaris MA, Nurhadi

Hakim praperadilan menolak gugatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, atas penetapan dirinya sebagai tersangka suap penanganan perkara. Sebagai tersangka, ia diminta kooperatif dalam menjalani proses hukum.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Hakim tunggal Akhmad Jaini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), yaitu mantan Sekretaris MA, Nurhadi; pengusaha yang juga menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto; di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Jaini, menolak gugatan praperadilan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, atas penetapan dirinya sebagai tersangka suap terkait pengurusan sejumlah perkara. Semua argumentasi dinilai bertentangan dengan hukum.

Nurhadi pun diminta untuk bersikap kooperatif terhadap penanganan perkara yang membelitnya.

Putusan praperadilan atas gugatan yang diajukan tersangka suap pengurusan perkara di MA itu dibacakan Akhmad di PN Jakarta Selatan,  Selasa (21/1/2020). Dalam putusan, Akhmad Jaini mengatakan, tidak satu pun argumentasi hukum ketiga tersangka yang diterima.

Sebelumnya permohonan praperadilan diajukan mantan Sekretaris MA, Nurhadi; pengusaha yang juga menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. “Permohonan praperadilan pemohon ditolak seluruhnya,” kata Jaini.

Baca juga: Nurhadi-Aldo Mengguncang Elite Politik

Penetapan Nurhadi dan lainnya sebagai tersangka dinyatakan telah sah karena didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. KPK sebagai badan yang menganut hukum lex specialis memungkinkan penyelidik untuk memperoleh bukti permulaan. Oleh karena itu, ketika kasus naik ke tingkat penyidikan, bukti permulaan itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (3/6). Saat itu, Nurhadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Sebelumnya, penetapan tersangka atas mereka dipermasalahkan terkait dengan status penyelidik dan penyidik dalam masa transisi penerapan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau UU KPK hasil revisi. Dalam UU itu, status penyidik akan dikonversi menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dua tahun sehingga kewenangannya dipertanyakan.

Selain itu, status pimpinan KPK periode 2014-2019 juga dipersoalkan karena sebelum penetapan tersangka mereka sempat menyatakan untuk mengundurkan diri di hadapan publik.

Baca juga: KPK Telisik Peran dan Aliran Dana Nurhadi

Namun, Jaini menyatakan, status penyelidik dan penyidik KPK sah. Begitu pula kewenangannya, antara lain menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik).

Mengacu UU Nomor 19/2019, ada jangka waktu dua tahun untuk mengubah status penyelidik dan penyidik KPK menjadi ASN. Sebelum memasuki ambang batas waktu, mereka masih berwenang melakukan tindakan pro justitia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang sebesar Rp 110.870.000 dalam konferensi pers operasi tangkap tangan atas dugaan suap terkait Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk proyek saluran air di wilayah Yogyakarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (20/8/2019).

Begitu juga dengan status para pemimpin KPK. Jaini membenarkan adanya beberapa pemimpin KPK periode 2014-2019 pernah menyatakan pengunduran diri di hadapan publik pada September 2019. Namun, pernyataan itu tak ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis kepada presiden sehingga tidak ada pula mekanisme pemberhentian yang sah.

Baca juga: Praperadilan Nurhadi Ditolak, Kini KPK Hadapi Tantangan Pembuktian

Adapun pemberhentian secara legal formal ditandai dengan penerbitan peraturan presiden (perpres). Ketiadaan perpres menandakan bahwa pimpinan KPK juga masih berwenang untuk memerintahkan penyidikan.

Kooperatif

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, menghargai putusan praperadilan yang telah dibacakan. Setelah penolakan gugatan praperadilan, ia meminta para tersangka dan saksi untuk kooperatif dengan KPK.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri

”Kami ingatkan agar para tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil agar kooperatif, dan pihak-pihak lain jangan sampai membantu tersangka, apalagi menghambat penanganan perkara,” ujarnya.

Ali menambahkan, KPK akan terus menyidik kasus-kasus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung asas profesionalisme. Sejak awal, KPK yakin bahwa penyidikan yang dilakukan sah secara formal dan kuat dari segi substansi.

Baca juga: KPK Bongkar Mafia Hukum

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, membenarkan bahwa kliennya belum pernah menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan KPK. Ia mengklaim, belum pernah menerima surat panggilan dan akan bersikap kooperatif jika pemeriksaan memenuhi ketentuan administrasi.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail

”Tentu (akan datang), asal ada panggilannya. Kan, enggak mungkin orang ujug-ujug datang tanpa ada panggilan,” katanya.

Maqdir mengatakan, menghormati putusan hakim. Ia dan kliennya akan mengikuti proses hukum selanjutnya mulai dari pemeriksaan tersangka hingga proses persidangan.