KPU Percepat Konsolidasi Pilkada

Komisi Pemilihan Umum percepat konsolidasi dengan KPU daerah untuk siapkan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Konsolidasi terutama untuk tingkatkan kepercayaan publik pasca komisioner KPU terlibat dugaan suap.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyampaikan capaian KPU dalam pemilu 2019 dan rencana pelaksanaan pemilu 2020 dalam acara refleksi penyelenggaran pemilu serentak 2019 dan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Selain Arief Budiman hadir nara sumber lain mantan Komisioner KPU Ramlan Surbakti, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempercepat konsolidasi dengan KPU daerah dalam menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Konsolidasi dilakukan terutama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi KPU setelah penangkapan Wahyu Setiawan dalam dugaan kasus suap.

Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (22/1/2020) di Jakarta mengatakan, konsolidasi dengan KPU daerah dalam persiapan pilkada dipercepat pada Februari ini, dan paling lambat awal Maret 2020. Biasanya rapat pimpinan digelar tiga tahun setahun, dan pertemuan pertama digelar April.

Namun, menyikapi kondisi terkini KPU pascapenangkapan Wahyu, KPU mengupayakan percepatan konsolidasi dengan KPU daerah. Selain, mengundang anggota KPU daerah, utamanya tingkat provinsi, KPU juga meminta sekretaris KPU masing-masing daerah dihadirkan.

“Untuk tahun ini, kami akan upayakan dipercepat. Saya akan memberikan penekanan soal peristiwa ini (penangkapan Wahyu), dan apa yang harus kami lakukan di Pilkada 2020 supaya kerja-kerja KPU pusat maupun daerah bisa lebih optimal dijalankan. Dengan demikian kepercayaan publik dapat kembali diperoleh oleh penyelenggara pemilu”

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pakar Hukum dan Pencucian Uang Yenti Ganarsih (kanan) didampingi Tim Hukum DPP PDI-Perjuangan Maqdir Ismail (kiri) dan moderator Jeppri Silalahi (tengah) memberikan paparan di acara diskusi dengan tema \'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?\', di, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020). Diskusi membahas mengenai penangkapan OTT KPK Komisioner KPU tanggal (8/1/2020) juga menyaksikan video CCTV saat KPK mendatangi kantor DPP PDI-Pejuangan pada tanggal (9/1/2020).

“Untuk tahun ini, kami akan upayakan dipercepat. Saya akan memberikan penekanan soal peristiwa ini (penangkapan Wahyu), dan apa yang harus kami lakukan di Pilkada 2020 supaya kerja-kerja KPU pusat maupun daerah bisa lebih optimal dijalankan. Dengan demikian kepercayaan publik dapat kembali diperoleh oleh penyelenggara pemilu,” kata Arief, di sela-sela “Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020,” di kantor KPU RI, Jakarta.

Baca Juga: Perkuat Pengawasan Internal di KPU

Wahyu sebelumnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 8 Januari 2020, dalam dugaan peneriman suap untuk memuluskan Harun Masiku, calon legislatif (caleg) dari PDI-P, untuk menggantikan posisi Riezky Aprilia, caleg terpilih daerah pemilihan (dapil) 1 Sumatera Selatan. Wahyu ditetapkan tersangka bersama dengan Harun dan dua orang lainnya, yaitu Saeful dan Agustiani Tio Fridelina.

Dalam pengembangan kasus ini, anggota KPU lainnya, Hasyim Asy’ari, dijadwalkan untuk diperiksa, Jumat ini. “Saya menerima surat panggilan KPK pada tanggal 21 Januari 2020. Saya dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara WSE, besok, pada hari Jumat 24 Januari 2020, jam 10.00 WIB di Kantor KPK. Demi hukum, Insyaallah, saya akan menghadiri panggilan tersebut,” terang Hasyim dalam pesan singkatnya. Namun, mengenai kasus itu, Hasyim menolak lebih jauh menerangkan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ida Budhiati menegaskan perlu adanya sistem pengaduan internal sebagai sarana kontrol bagi setiap anggota antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi kecurigaan dalam setiap pertemuan yang dilakukan antara anggota KPU dengan pihak lain, Jakarta, Kamis (16/1/2020)

Menjadi pelajaran

Arief mengatakan, hingga Rabu, pihaknya belum menerima panggilan dari KPK. Namun, sebagai pimpinan dan anggota KPU, pihaknya mendukung proses hukum dan percepatan penanganan kasus itu oleh penegak hukum. Kasus Wahyu ini pun dipandang sebagai pelajaran bagi banyak pihak.

“Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua, anggota KPU, partai politik peserta pemilu, dan penegak hukum. Jadi, tentu kami mendukung penuntasan kasus ini secepatnya,” kata Arief.

“Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua, anggota KPU, partai politik peserta pemilu, dan penegak hukum. Jadi, tentu kami mendukung penuntasan kasus ini secepatnya”

Terkait dengan konsolidasi internal KPU dan jajarannya di daerah, peneliti dan pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, rasa tidak nyaman sangat mungkin dirasakan oleh penyelenggara di daerah. Hal itu dikhawatirkan berdampak terhadap semangat dan konsentrasi kerja mereka.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Tim kuasa hukum DPP PDI-P melakukan audiensi dengan komisioner KPU di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/01/2020)

Baca Juga: Kasus Wahyu sebagai Pelajaran bagi KPU

“Para anggota KPU yang lain perlu tetap solid dan segera bangkit untuk bisa tetap fokus dengann kerja, sehingga kepercayaan publik dapat secara bertahap dapat diraih kembali. Yang perlu mereka lalukan ialah bersikap kooperatif dengan KPK, agar kasus WSE dapat segera selesai,” katanya.

Selain itu, KPU juga segera melakukan evaluasi mengenai apa yang telah terjadi, dan membangkitkan soliditas dan semangat kerja bersih bersama. KPU juga diharapkan tetap fokus dan memastikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal. Di samping itu, KPU juga harus membangun sistem kontrol integritas agar hal serupa tidak terulang.

“Yang dibutuhkan ialah tugas utama selesai, tepat waktu, dan bersih. Hanya dengan cara ini kepercayaan publik dapat diraih kembali,” kata Hadar yang juga anggota KPU RI 2012-2017.

Kompas

Peneliti senior Netgrit atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, Hadar Nafis Gumay, Rabu (29/5/2019) menunjukkan salah satu proses dalam paparan pemantauan Pilpres 2019 Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019. Kegiatan itu digelar di Media Centre Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.