Kursi Wakil Gubernur DKI Segera Terisi Lagi

Partai Gerindra mengusulkan nama Riza Patria, sedangkan PKS mengusulkan Nurmanjsah Lubis sebagai pengganti Sandiaga Uno di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Proses pemilih tengah berlangsung.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ilustrasi: Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang salah satunya menyepakati RAPBD DKI Jakarta 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Warga DKI Jakarta kemungkinan besar segera mendapat wakil gubernur baru. Proses pemilihan wakil gubernur tengah berlangsung setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima usulan dua nama pengganti Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, wakil gubernur DKI Jakarta yang lama, Sandiaga Uno, mengundurkan diri karena maju dalam Pemilu Presiden 2019. Secara aturan, partai pengusung bisa mengajukan calon nama pengganti untuk menggantikan wakil gubernur yang mundur. Pasangan gubernur-wakil gubernur DKI 2017-2022 Anies-Sandiaga didukung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terkait usulan nama baru pengganti itu, Partai Gerindra mengusulkan nama Riza Patria. Sementara PKS mengusulkan Nurmanjsah Lubis.

Baca juga: Dua Nama Baru Cawagub DKI Resmi Diajukan

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima usulan dua nama baru calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera dan Riza Patria dari Partai Gerindra, di Bali Kota Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kedua nama itu diserahkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Rabu (22/1/2020), menjelaskan, Partai Gerindra sudah memutuskan satu nama, yaitu Riza Patria. "Usulan nama itu sudah kami serahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (21/1)," jelasnya.

Nama itu juga diserahkan bersama usulan dari PKS. "Itu sebabnya setelah penyerahan nama ini, kami dari DPRD menunggu surat dari Gubernur DKI supaya bisa diproses," jelas Taufik.

Baca juga: Gubernur Syaratkan Kesamaan Visi

Taufik menjelaskan, setelah penyerahan surat dari Gubernur DKI Jakarta, dijadwalkan pada 27 Januari 2020 akan ada rapat pimpinan gabungan. Lalu pada 29 Januari akan ada paripurna pengesahan tata tertib pemilihan.

”Setelah itu baru pembentukan panitia pemilihan atau panlih. Sehabis pembentukan panlih inilah badan musyawarah atau bamus DPRD DKI akan menjadwalkan paripurna pemilihan,” kata Taufik.

Sebelumnya, kedua partai pendukung itu sudah mengusulkan dua nama cawagub DKI, keduanya dari PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun, pemilihan wagub DKI sempat terhenti sejak Agustus 2019 karena tak kunjung terlaksana rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI. Hingga DPRD 2014-2019 berakhir masa jabatannya dan berganti dengan DPRD periode 2019-2024.

Taufik menjelaskan, setelah penyerahan surat dari Gubernur DKI Jakarta, dijadwalkan pada 27 Januari 2020 akan ada rapat pimpinan gabungan. Lalu pada 29 Januari akan ada paripurna pengesahan tata tertib pemilihan.

Memasuki masa pergantian anggota DPRD 2019-2024, komunikasi politik antara PKS dan Gerindra semakin intensif. Pimpinan kedua partai itu saling bertemu dan memutuskan agar setiap partai memiliki nama calon. Muncullah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Riza Patria dari Gerindra.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta Sakhir Purnomo, partainya legawa berbagi kesempatan dengan Gerindra agar pemilihan wagub tak berlarut-larut.

”Seandainya PKS keukeuh (ngotot), dugaan saya, tak selesai-selesai. Kami memahami ada dinamika yang harus diselesaikan. Akhirnya, para unsur pimpinan partai terus berkomunikasi, mencari win-win solution. PKS akhirnya mengalah juga. Presiden (PKS Sohibul Iman) juga menyampaikan, apa yang dilakukan ini untuk menembus kebuntuan politik yang ada,” ujar Sakhir.

Dengan dinamika yang berlangsung dan dengan adanya proses yang sudah berlangsung, Taufik melanjutkan, warga Jakarta akan punya wakil gubernur dalam waktu dekat. ”Kami akan proses juga di DPRD setelah kami terima surat dari Pak Gubernur,” kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik pun optismitis, melihat latar belakang calon yang diusulkan Partai Gerindra, DPRD DKI Jakarta akan memilih nama Riza Patria. ”Kami akan memulai komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi di DPRD DKI mulai pekan ini,” jelasnya.

Uji kelayakan dan kepatutan

Meski kedua partai pengusung sudah menyerahkan nama kepada Gubernur DKI, fraksi-fraksi di DPRD DKI tetap menilai perlunya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta uji terbuka bagi kedua calon. Itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota DPRD DKI terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia, Idris Ahmad

”Itu tuntutan kami. Dari awal, kami mendesak adanya fit and proper test, lalu ada uji terbuka untuk kedua nama,” jelas Idris Ahmad, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Desakan itu perlu karena nama-nama calon merupakan nama baru. Kemudian anggota dewan juga banyak yang baru dan belum tahu, serta ketiga masyarakat berhak mengetahui proses pemilihan wakil gubernur ini.

Desi Kristiana, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, juga menegaskan perlunya uji kompetensi bagi kedua calon wakil gubernur itu. ”Karena kan, anggota dewan belum tentu mengenal kedua calon,” jelasnya. Untuk fit and proper test ini, lanjut Desi, akan dibicarakan di tingkat fraksi.

Tentang pengujian bagi calon itu, kata Idris, fraksi PSI akan mengusulkan saat rapimgab dilangsungkan begitu DPRD DKI menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta. ”Di rapimgab, setelah ada surat dari gubernur, kami akan dorong untuk fit and proper test dan harus terbuka. Jangan sampai jadi proyek gelap gulita. Masyarakat juga harus tahu,” jelas Idris.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakkarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI-P, menambahkan, untuk pengujian kedua nama calon itu, PDI-P menilai, pengujian tergantung pada panitia pemilihan. Ketika Gubernur DKI sudah bersurat kembali ke DPRD tentang nama kedua calon, Ketua DPRD akan mendelegasikan kepada fraksi-fraksi.

Ia setuju untuk menjaga netralitas dan keterbukaan terkait calon wakil gubernur. Ia juga sepakat semua tahapan harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari prasangka.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin meminta kepada aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar ikut mengawasi pemilihan wagub di DPRD DKI. Dengan begitu, proses politik berjalan bersih dan transparan.

”Pengawasan itu penting, bukan karena faktor mencurigai. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang melawan hukum, contoh money politic. Kita tak ingin itu terjadi nanti di dalam proses demokrasi di DPRD. Kami ingin proses demokrasi berjalan fair play,” ujar Arifin.

Taufik menambahkan, terkait calon dari Gerindra itu, ia yakin semua anggota DPRD DKI sudah mengetahui kompetensi Riza Patria. Yang akan menjadi tantangan Riza tentu saja adalah mengejar RPJM yang dan menyelaraskan dengan visi misi gubernur.