Senat Berdebat soal Aturan Sidang Pemakzulan Presiden Trump
Senat mulai membahas aturan persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tiga mosi dari Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS Chuck Schumer untuk menyertakan saksi dan bukti lebih lanjut ditolak.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·4 menit baca
WASHINGTON DC, RABU — Senat mulai memperdebatkan aturan terkait persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di Washington DC, AS, Selasa (21/1/2020) waktu setempat. Dalam debat itu, Senat antara lain membahas terkait kehadiran saksi dan bukti baru serta durasi untuk menyampaikan argumen.
Melalui siaran televisi terlihat Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts sebagai ketua sidang memimpin jalannya perdebatan mengenai aturan sidang. Senat, yang dikuasai Republik, menolak sejumlah usulan Demokrat terkait alur persidangan.
Senat memberikan suara 53-47 terhadap tiga mosi terpisah dari Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS Chuck Schumer. Mosi itu berisi usulan untuk menyertakan catatan dan dokumen terkait transaksi Trump dengan Ukraina dari Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, serta Kantor Manajemen dan Anggaran.
Setelah pemungutan suara yang ketiga tersebut, Schumer mengusulkan mosi untuk menghadirkan kesaksian Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney. Namun, Republik kembali menolak mosi tersebut. Kegagalan Demokrat dapat memuluskan jalan Trump dalam persidangan ini.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan, pemanggilan saksi dan penyertaan bukti baru tidak akan dipertimbangkan hingga pihak penuntut dan pembela selesai menyampaikan argumen serta senator mendapatkan kesempatan bertanya. Namun, Senat akan memungkinkan catatan DPR tentang penyelidikan pemakzulan diakui sebagai bukti dalam persidangan, seperti yang dituntut Demokrat.
Dalam debat terkait aturan persidangan tersebut, McConnell mengubah usulannya agar DPR sebagai penuntut dan Gedung Putih sebagai pembela masing-masing memiliki waktu 24 jam selama tiga hari untuk menyampaikan argumen. Jumlah hari bertambah dari usulan sebelumnya, yakni 24 jam selama dua hari.
Demokrat telah menuduh usulan aturan persidangan dari McConnell dapat mencurangi jalan persidangan. Di bawah rencana McConnell, pengacara Trump dapat bergerak di awal persidangan untuk meminta para senator membatalkan semua tuduhan.
McConnel bersikeras usulannya berdasarkan aturan persidangan pemakzulan yang digunakan dalam pemakzulan Presiden AS Bill Clinton, seorang Demokrat, pada 1999. Namun, Gedung Putih memperkirakan persidangan Trump akan berakhir dalam dua pekan, sedangkan persidangan Clinton berlangsung selama lima pekan.
Setelah aturan diadopsi, tim penuntut dari DPR akan mulai memberikan argumen melawan Trump. Sesi penyampaian argumen diperkirakan dimulai pada Rabu (22/1/2020).
Pada Juli 2019, Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk meminta penyelidikan terhadap Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden, atas sebuah kasus korupsi pada 25 Juli 2019. Joe merupakan bakal calon presiden terpopuler Demokrat yang kemungkinan besar akan berkontestasi dalam Pilpres AS 2020.
Sebelum menelepon Zelensky, Trump diduga sengaja menahan pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina senilai 391 juta dollar AS. Ia pun didakwa Demokrat atas penyalahgunaan kekuasaan sebagai presiden dan perintangan Kongres selama penyelidikan berlangsung.
Trump hampir pasti akan dinyatakan tidak bersalah oleh Senat mengingat Republik memiliki 53 kursi. Untuk melengserkan Trump dari jabatannya, Demokrat membutuhkan dua pertiga suara.
Sampaikan argumen
Selama debat awal, Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone sebagai ketua tim pembela menyampaikan argumen kasus pemakzulan Trump tidak berdasar. Tindakan Demokrat dinilai tidak memenuhi standar yang tertera dalam Konstitusi AS.
”Satu-satunya kesimpulan adalah presiden tidak melakukan kesalahan apa pun. Ini sama sekali tidak ada kasus,” kata Cipollone, yang mendukung usulan McConnell untuk memutuskan penyertaan saksi atau dokumen baru setelah sidang.
Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff sebagai ketua tim penuntut mengatakan, Trump telah melakukan pelanggaran konstitusional membenarkan pemakzulan. Walaupun bukti saat ini sudah cukup memberatkan, sidang perlu menyertakan kesaksian dan bukti baru untuk menunjukkan cakupan penuh pelanggaran yang telah dilakukan presiden dan pejabat terkait.
”Selama penyebutan nama dan penunjukan para penasihat presiden, kami tidak mendengar satu argumen pun tentang manfaat mengapa tidak perlu ada dokumen dan saksi yang kami minta dalam persidangan ini,” kata Schumer.
Selidiki Trump
Sementara itu, senator dan bakal calon presiden dari Demokrat Elizabeth Warren mengatakan akan membuat satuan tugas federal untuk menyelidiki korupsi selama pemerintahan Trump jika terpilih sebagai presiden. Satgas tersebut akan beroperasi di bawah naungan dalam Departemen Kehakiman.
”Saya juga akan meminta pengunduran diri dari semua pejabat politik yang diangkat Trump dan membatalkan kontrak federal yang muncul dari korupsi. Presiden berikutnya perlu memiliki energi, keahlian, dan visi untuk melindungi negara, membangun kembali pemerintah dengan cepat, dan membuat perubahan mendasar,” tulis Warren dalam sebuah unggahan daring.
Warren merupakan salah satu bakal calon presiden terpopuler dari Demokrat. Ia sering menduduki peringkat tinggi dalam berbagai jajak pendapat bersama Senator Bernie Sanders; mantan Wakil Presiden AS Joe Biden; dan mantan Wali Kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Mereka berempat termasuk yang paling rajin mengecam korupsi dalam pemerintahan Trump. (Reuters/AP)