Trump Bisa Cepat Bebas
Sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump memasuki tahap inti. Republikan yang menguasai Senat mengupayakan sidang cepat dan bisa membebaskan Trump.
WASHINGTON, SELASA — Usulan tata tertib sidang pemakzulan di Senat membuka peluang Presiden Amerika Serikat Donald Trump cepat dibebaskan. Sulit bagi Demokrat mencegah rancangan tata tertib itu disahkan Senat dan diterapkan di sidang.
Pemungutan suara untuk pengesahan tata tertib dijadwalkan pada Selasa (21/1/2020) siang waktu Washington atau Rabu dini hari WIB. Dibutuhkan dukungan minimal 51 dari seluruh 100 senator untuk mengesahkan tata tertib selama proses sidang pemakzulan Trump. Ketua Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell (Republikan), mengatakan, senator Republikan akan mendukung tata tertib itu. Kini, 53 dari 100 senator AS adalah anggota fraksi Republikan.
Dalam rancangan tata tertib, ia mengusulkan pendakwa dan pembela Trump hanya punya waktu sehari untuk menyusun tanggapan balik atas pernyataan pembuka masing-masing. Setiap kesempatan penyampaian maksimal 12 jam. Dengan jadwal yang diusulkan dimulai setiap pukul 13.00, sidang bisa berlangsung hingga lepas tengah malam.
Staf ahli para anggota parlemen dari fraksi Demokrat menyebut usulan McConnell sebagai upaya menutupi kesalahan Presiden lewat kegelapan. Jika tata tertib awal disetujui, penyampaian pernyataan pembuka bisa berlangsung pada Kamis dini hari WIB.
”Jelas sekali Senator McConnell ceroboh dengan mempersulit pemeriksaan para saksi dan dokumen. Ini terlihat dari niat yang membuat persidangan seperti tergesa-gesa. Untuk hal sepenting pemakzulan, usulan Senator McConnell adalah musibah,” kata Ketua Minoritas Senat AS Chuck Schumer (Demokrat).
Ia menyatakan akan mengusulkan perubahan rancangan tata tertib. ”Demi mengatasi cacat pada rancangan yang tak adil dan agar bisa memanggil paksa saksi serta dokumen yang telah kami minta,” ujarnya.
Sampai proses sidang dimulai, belum ada kejelasan pemeriksaan saksi dan bukti. McConnell mengusulkan, pemeriksaan saksi dan bukti dilakukan setelah baku tanggap pendakwa dan pembela. Pemanggilan saksi dan permintaan bukti, seperti aturan lain di sidang pemakzulan, disepakati oleh minimum 51 senator.
Tim pembela Trump telah menyampaikan berkas pembelaan ke Senat. ”Dalam konstitusi, pelanggaran yang berakibat pemakzulan harus ditegaskan dalam hukum yang berlaku dan harus berdasarkan kesalahan nyata,” demikian di berkas pembelaan itu.
Pembelaan
Tindakan Trump dalam skandal Ukraina dinyatakan bukan pelanggaran. Pembela mengutip pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengaku tidak pernah merasa ditekan Trump. Catatan lengkap pembicaraan telepon itu juga disiarkan. Pembicaraan dinyatakan sah, pantas, dan dilakukan demi kepentingan nasional. Karena itu, dakwaan pertama tentang penyalahgunaan kewenangan dinyatakan gugur.
Untuk dakwaan perintangan penyelidikan parlemen, pembela beralasan pemerintah membalas setiap panggilan dengan layak disertai alasannya. DPR tak pernah meminta pengadilan memerintahkan pemanggilan paksa kepada para saksi.
Sejumlah pakar hukum AS membantah pembelaan itu. Pengajar di University of North Carolina, Michael Gerhardt, menyatakan, konstitusi jelas tidak membutuhkan bukti kejahatan untuk pemakzulan. ”Semua yang kita tahu soal pemakzulan menegaskan pelanggaran yang dapat dimakzulkan tidak selalu harus berupa pidana,” ujarnya.
Ross Garber, pengacara sejumlah pejabat AS dalam kasus pemakzulan itu, menyebut bahwa belum banyak jenis pidana dirumuskan kala konstitusi AS disusun. Frasa ”kejahatan serius dan perilaku tidak layak” sebagai alasan pemakzulan tidak bisa dipahami bahwa butuh pelanggaran pidana untuk pemakzulan. (AP/REUTERS/RAZ)