Norwegia Minati Investasi Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru
Norwegia melirik peluang kerja sama dalam bidang energi terbarukan dan pengembangan kota modern terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Oleh
SUCIPTO
·4 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS - Norwegia melirik peluang kerja sama dalam bidang energi terbarukan dan pengembangan kota modern terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Mereka masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia sambil menunggu perkembangan regulasi pemindahan ibu kota negara.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale mengatakan, sudah membaca rencana pembangunan berkelanjutan di calon lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ia mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan di salah satu kawasan paru-paru dunia ini.
Memang, kalau bidang yang menarik bagi Norwegia adalah energi terbarukan dan kota modern.
"Saat ini memang terlalu dini untuk memutuskan (kerja sama di lokasi calon IKN). Kami akan melihat peluang lebih jelasnya seperti apa. Memang, kalau bidang yang menarik bagi Norwegia adalah energi terbarukan dan kota modern," kata Vegard, di Balikpapan, Kamis (23/1/2020).
Rombongan Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia berkunjung ke Balikpapan dalam rangka mendukung tata kelola hutan dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah daerah di Kaltim yang juga dihadiri Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata.
Dalam kesempatan itu, Vegard menggali lebih dalam terkait konsep pembangunan ibu kota negara di Kaltim. Ia ingin tahu bagaimana nasib hutan di Kaltim jika pembangunan megaproyek itu dilakukan. Sebab, Indonesia merupakan salah satu mitra Norwegia dalam bidang iklim, terutama terkait pengurangan emisi.
Menurut rencana, lahan yang akan dipakai dan dicadangkan untuk seluruh wilayah calon IKN seluas 256.000 hektar. Kawasan pemerintahan yang akan dibangun awal seluas 5.600 hektar di sekitar Hutan Tanaman Industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi Norwegia di Indonesia pada Januari-Juni 2019 sebesar 10,5 juta dollar AS pada 35 proyek. Kerja sama lainnya sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu, antara lain di bidang maritim, energi, perikanan, dan akuakultur.
Untuk meningkatkan produktivitas sawit, perusahaan dituntut mengembangkan teknologi pertanian.
Gubernur Kaltim Isran Noor menjamin pembangunan IKN tidak akan mengganggu dan merusak lingkungan. Upaya untuk menjaga hutan di Kaltim juga sudah dilakukan melalui pembatasan izin sawit, larangan pembangunan di lahan gambut, dan pengawasan eksploitasi tambang batubara.
Sejak 2013, perkebunan sawit sudah tak boleh lagi diperluas di Kaltim. Untuk meningkatkan produktivitas sawit, perusahaan dituntut mengembangkan teknologi pertanian.
Sementara di sektor pertambangan, Dinas ESDM Kaltim mencatat, hingga Januari 2020, terdapat 1.404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dengan luas konsesi 4,1 juta hektar. Dari jumlah itu, hanya sekitar 160 IUP yang menghasilkan batubara dengan jumlah bekas lubang tambang sebanyak 383. Selain digunakan untuk kebutuhan listrik Kaltim, batubara itu juga diekspor.
Pemerintah mengusung konsep forest city dalam pembangunan IKN di Kaltim. Pembangunan infrastruktur transportasi akan menyesuaikan rencana pembangunan gedung yang tidak lebih dari 35 persen. Artinya, sekitar 65 persen dari kawasan ibu kota baru adalah kawasan terbuka hijau.
Selain itu, penggunaan energi ramah lingkungan, seperti tenaga listrik atau panel surya, menjadi opsi utama untuk transportasi di calon ibu kota baru. Meski demikian, pemerintah belum merinci dari mana saja sumber listrik itu.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, pemanfaatan empat pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan bertentangan dengan konsep kota hijau cerdas. Ia mengatakan, meski nantinya transportasi yang digunakan adalah kendaraan listrik, tetap saja tidak berkelanjutan lantaran listrik yang digunakan berasal dari pembakaran batubara (Kompas, 30/12/2019).
Isran mengatakan, pengawasan di sektor batubara akan diperketat untuk mengurangi risiko kerusakan hutan. "Ketika kegiatan tambang batubara selesai, reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh perusahaan. Ini kita awasi sejak awal," kata Isran.
Sampah
Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi sampah yang membeludak seiring rencana perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Kaltim, Kota Balikpapan menyiapkan diri dengan optimalisasi tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah Manggar. Sebab, kota besar paling dekat dengan lokasi calon IKN adalah Balikpapan.
Pada tahap awal pemindahan ibu kota, ASN diperkirakan berkantor dan tinggal di Balikpapan. Selain itu, warga negara asing yang bekerja di kedutaan besar juga akan tinggal di Kaltim. Perwakilan Kedubes Norwegia ingin memastikan pembangunan IKN tak menimbulkan permasalahan lingkungan.
"Rombongan Kedubes Norwegia ingin tahu pengelolaan sampah di Balikpapan. Kami juga minta dukungan mereka terkait peradaban lingkungan karena mereka sangat perhatian di bidang itu," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
TPA Manggar memiliki kapasitas pemrosesan akhir 420 ton sampah per hari. Itu dinilai mampu mengurangi emisi gas metana hingga 27,5 kiloton dan memiliki potensi penurunan emisi rumah kaca hingga 580 kiloton karbondioksida.