Kredibilitas Pemerintahan

Kompas/Heru Sri Kumoro

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menunjukkan berkas seperti tanda bukti pelaporan seusai melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada KPK dengan dugaan penghambatan dan perintangan penyidikan terkait kasus suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Yasonna diduga memberikan keterangan tidak benar karena menyatakan Harun Masiku berada di luar negeri. Pernyataan Yasonna bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang menyatakan Harun Masiku telah ada di dalam negeri sejak 7 Januari 2020.

Kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi sedang diuji berkaitan dengan pengakuan berubah-ubah soal keberadaan Harun Masiku, buronan KPK.

Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan, tengah diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan dugaan suap terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan ditangkap KPK, Rabu, 8 Januari 2020, bersama tiga orang lainnya. Imigrasi menginformasikan bahwa Harun telah meninggalkan Indonesia sejak 6 Januari 2020 menuju Singapura. Keterangan imigrasi diamini KPK.

Pihak imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan juga KPK bersikukuh Harun belum kembali ke Indonesia hingga 22 Januari 2020. Setelah Tempo melakukan investigasi dan membuktikan Harun telah kembali ke Indonesia pada Selasa, 7 Januari 2020, dengan bukti lengkap, termasuk CCTV di Bandara Soekarno-Hatta, pihak imigrasi meralat keterangannya. Pada Rabu, 22 Januari 2020, pihak imigrasi baru mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Informasi kepulangan Harun terlambat karena ada delay time sistem pelaporan imigrasi.

Situasi ini bisa memengaruhi kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah intelektual, seperti Ade Armando, Goenawan Mohamad, Saiful Mujani, membuat petisi melalui Change.org yang isinya meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hingga Kamis, 23 Januari 2020 pukul 12.00, sudah 606 orang menandatangani petisi itu.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri tampil beda, biasanya mengenakan jas dan kemeja, kini mengenakan pakaian dan celemek lengkap dengan topi koki berwarna putih. Firli menunjukkan kebolehannya memasak menghias dan menyajikan nasi goreng dalam acara silaturahim dengan Dewan Pengawas, pejabat struktural KPK, dan awak media serta seluruh unsur di KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/1/2020). Acara ini juga di hadiri pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar. Dewan Pengawas KPK ysng hadir yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho, dan Harjono dan dari jajaran struktural di KPK hadir pula Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dan Ipi Maryati.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga Ketua PDI-P, memicu kontroversi ketika ikut mengumumkan pembentukan Tim Hukum PDI-P guna menghadapi kasus dugaan suap komisioner KPU. Keadaan seperti ini jelas memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Publik telanjur berkesimpulan perbedaan informasi soal keberadaan Harun oleh pihak imigrasi adalah kebohongan. Penjelasan dari pihak imigrasi bahwa terjadi kelambatan dalam sistem pelaporan data perlintasan tidak sepenuhnya bisa meyakinkan publik karena keterangan itu baru disampaikan setelah dua minggu. Perkembangan ini perlu disikapi serius karena bisa menggerus kepercayaan publik pada pemerintah. Presiden Jokowi harus mengambil sikap atas dugaan kebohongan Kementerian Hukum dan HAM.

Keseriusan KPK kini diuji untuk menangkap Harun. Namun, akan lebih baik kalau Harun menyerahkan diri dan melakukan pembelaan di pengadilan. Menyerahkan diri dan menghadapi secara hukum apa yang dituduhkan KPK kepadanya lebih baik daripada terus-menerus dalam status buron. Upaya membangun konstruksi cerita akan dengan mudah terungkap dalam situasi dunia yang begitu terbuka. Menyerahkan diri akan lebih baik daripada terus berada dalam status buron yang juga akan terus membebani PDI-P sebagai partai yang mengusulkannya menjadi anggota DPR dan membebani Presiden Jokowi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.