JAKARTA, KOMPAS — Segala kekurangan pada sistem kartu tanda penduduk elektronik, baik yang diungkap dalam persidangan korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012 maupun yang ditemukan di lapangan, perlu direspons Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem KTP-el [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses