JAKARTA, KOMPAS — Munculnya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hasil revisi yang memperkuat kewenangan dan imunitas bagi anggota DPR menunjukkan adanya kemunduran besar dalam demokrasi di Indonesia. Hasil revisi UU MD3 menunjukkan niat DPR untuk berkuasa tanpa batas dan kontrol publik. Hal yang lebih ironis, niat DPR […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses