JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dinilai menghadirkan era kegelapan demokrasi pada masa Orde Baru dan Kolonial. Revisi UU MD3 itu telah dijadikan tameng untuk melindungi kinerja buruk DPR dari kritik masyarakat terhadap mereka. Kemunduran demokrasi itu muncul pada Pasal 122 UU […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses