Arsip Kompas
Bayarnya Recehan, Menguapnya Miliaran
Terjadinya bentrokan antara sejumlah petugas hansip dan tukang-tukang parkir di Bandengan Selatan hingga menewaskan Matondang, Kepala Otorita Parkir Jakarta Barat
Membentengi Presiden dengan ”Pasal Karet”
Seorang pemuda berusia 29 tahun dituntut hukuman penjara oleh jaksa karena menghina presiden. Dwi Pramono, pemuda yang menjadi tersangka, mengaku bersalah mencemari nama presiden di tempat umum.
Nomor Pokok Penduduk DKI Jakarta
Nomor induk kependudukan sebagai nomor identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup diperkenalkan Kementerian Dalam Negeri sejak 2007.
Ancaman Abadi Flu Babi
Kita perlu belajar dari sejarah agar mampu keluar dari krisis kesehatan. Kita pernah berhasil mengatasi flu babi. Jangan mengulang kesalahan Pemerintah Hindia Belanda dalam menanggulangi flu spanyol.
Mengejar Guru Berkualitas
Jumlah guru yang cukup, dan berkualitas merupakan kunci untuk memajukan pendidikan. Pada awal tahun 1970-an, Malaysia mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Judi, antara Legal dan Ilegal
Banyak mahasiswa di Yogyakarta menjajakan nalo yang harga per kupon Rp 2,50. Penggemar judi nalo mulai dari anak-anak SD, SMP, hingga para pedagang kecil.
Ayub Khan, Jenderal yang Tak Dikehendaki
Presiden Pakistan Ayub Khan mengundurkan diri dari jabatannya melalui sebuah pidato pendek dan mendadak. Ayub Khan menyerahkan seluruh kekuasaan negara kepada Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan
Dinamika Hubungan Indonesia-Papua Niugini
Seusai menerima misi parlemen Irian Timur (Papua New Guinea) di kantornya, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan, kemerdekaan Irian Timur terserah rakyatnya sendiri.
”Nagara Kertagama”
Ketika mengusulkan kata pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Soekarno mungkin terilhami oleh naskah Nagara Kertagama.Naskah ini ditulis dalam bentuk kakawin oleh Mpu Prapanca di atas daun lontar pada tahun 1365 M
Keberpihakan pada Sekolah Kejuruan
Pemda Jawa Tengah melarang pendirian sekolah menengah atas (SMA) swasta baru. Kebijakan itu dilakukan karena SMA-SMA swasta di Jawa Tengah sudah terlalu banyak.